Arsip Blog

Kritik Terhadap UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013

Putusan MK terkait frasa “…Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara)…” masih menyisakan bahkan menimbulkan persoalan baru. Frasa ini memberi peluang distorsi penafsiran oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti yang dilakukan pemerintah Gorontalo. Pemerintah bisa menafsirkan lebih jauh di luar lingkup pelayanan yang sudah ditegaskan MK, yaitu menjalankan suatu kegiatan dengan menggunakan anggaran negara dan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap ormas

Pembubaran Ormas

Adanya kebijakan terkait UU Ormas yang diterbitkan pemerintah dan pemerintah daerah pascauji materi MK masih menunjukkan sejumlah penyimpangan. Misalnya penafsiran lebih jauh oleh pemerintah daerah terkait frasa “tidak mendapat pelayanan”. Sebagian kasus juga memperlihatkan kebijakan bahkan bertentangan dengan putusan MK sendiri. Misalnya masih sering menyebut ormas ilegal. Read the rest of this entry

Iklan

Laporan Implememntasi Undang-Unsang no 17 tahun 2013 tentang ormas

Seperti halnya tahun pertama sejak disahkan menjadi undang-undang pada 2 Juli 2013, Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB] kembali melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Obyek pemantauan adalah seluruh praktek UU Ormas dan dinamikanya pada rentang waktu dari 2 Juli 2014 hingga 2 Juli 2015 di seluruh wilayah Indonesia.

Pemantauan yang dilakukan KKB berupaya untuk menjawab pertanyaan kunci “apa saja dampak pelaksanaan UU Ormas khususnya pada tahun kedua sejak pengesahan dan dalam wujud apa saja?” Melalui kerja pemantauan bisa diperoleh sejumlah fakta untuk kemudian ditarik korelasinya terhadap 2 (dua) hal yang seringkali dikemukakan oleh DPR dan Pemerintah sebagai latar belakang utama kehadiran (R)UU Ormas. Dengan kata lain, apakah rangkaian fakta tersebut mengkonfirmasi efektitas UU Ormas dalam hal (i) pencegahan terhadap organisasi yang memiliki massa dan melakukan kekerasan (dalam bentuk demonstrasi dengan kekerasan, sweeping, dll); dan (ii) perbaikan tata kelola organisasi, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Read the rest of this entry