Arsip Blog

Problem Umum Presidensialisme Multipartai* dalam Konsep Hukum terbuka

Demokrasi

Tema Presidensialisme di indonesaia terus memanas Menjelang Pilpres 2019, uu pemilu terus diperdebatkan, setelah MK memutuskan uu pemilu termasuk Perkara Open legal Policy yang artinya pembentuk uu yaitu legislatif memiliki kebebbasan penuh dalam merumuskan uu pemilu tersebut.

Sistem pemerintahan presidensial sering dianggap memiliki masalah bawaan. Linz (1990; 1994) menyebut fenomena ini sebagai “the perils of 2 presidentialism.” Karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (executive is not dependent on legislative) dan baik presiden (kepala eksekutif) maupun anggota legislatif sama-sama dipilih langsung rakyat. Masalah bawaan itu ada tiga.

Pertama, dual legitimacy. Karena sama-sama dipilih rakyat maka baik presiden maupun legislatif memiliki legitimasi yang sama kuat. Anggota legislatif misalnya tidak dapat meng-klaim sebagai lebih mewakili rakyat dibanding presiden. Bila ada konflik diantara kedua lembaga ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah kebuntuan. Read the rest of this entry