Materi Praktis THAHARAH

Bersuci secara bahasa adalah bersih atau Suci, sedangkan menurut istilah adalah mengerjakan sesuatu yang menyebabkan seorang diperbolehkan mengerjakan sholat. Seperti, wudlu, mandi, Tayamum, dan menghilangkan najis.

Air merupakan salah satu sarana untuk bersuci. Dan air yang sah untuk bersuci ada 7 (tujuh) macam yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air embun, air danau dan air sumber.

THAHARAH

 

Macam-Macam Bersuci Macam-Macam Air

Pembagian Hukum Air

    Hukum Air Contoh
Wudlu Air hujan Air suci dan mensucikan Air hujan, air embun, dsb.
Tayamum Air sumur Air suci dan mensucikan tetapi makruh Air musyamas
Mandi Air laut Air suci tapi tidak mensucikan Air musta’mal
Intinja Air sungai AIR NAJIS
  Air embun Air kurang dari 2 kulah yang berubah sifatnya meiputi, warnanya, baunya, rasanya Air yang lebih dari 2 kulah yang sifatnya berubah karena terkena sesuatu
  Air danau    
  Air sumber  

Kritik Terhadap UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013

Putusan MK terkait frasa “…Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara)…” masih menyisakan bahkan menimbulkan persoalan baru. Frasa ini memberi peluang distorsi penafsiran oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti yang dilakukan pemerintah Gorontalo. Pemerintah bisa menafsirkan lebih jauh di luar lingkup pelayanan yang sudah ditegaskan MK, yaitu menjalankan suatu kegiatan dengan menggunakan anggaran negara dan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap ormas

Pembubaran Ormas

Adanya kebijakan terkait UU Ormas yang diterbitkan pemerintah dan pemerintah daerah pascauji materi MK masih menunjukkan sejumlah penyimpangan. Misalnya penafsiran lebih jauh oleh pemerintah daerah terkait frasa “tidak mendapat pelayanan”. Sebagian kasus juga memperlihatkan kebijakan bahkan bertentangan dengan putusan MK sendiri. Misalnya masih sering menyebut ormas ilegal. Read the rest of this entry

Laporan Implememntasi Undang-Unsang no 17 tahun 2013 tentang ormas

Seperti halnya tahun pertama sejak disahkan menjadi undang-undang pada 2 Juli 2013, Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB] kembali melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Obyek pemantauan adalah seluruh praktek UU Ormas dan dinamikanya pada rentang waktu dari 2 Juli 2014 hingga 2 Juli 2015 di seluruh wilayah Indonesia.

Pemantauan yang dilakukan KKB berupaya untuk menjawab pertanyaan kunci “apa saja dampak pelaksanaan UU Ormas khususnya pada tahun kedua sejak pengesahan dan dalam wujud apa saja?” Melalui kerja pemantauan bisa diperoleh sejumlah fakta untuk kemudian ditarik korelasinya terhadap 2 (dua) hal yang seringkali dikemukakan oleh DPR dan Pemerintah sebagai latar belakang utama kehadiran (R)UU Ormas. Dengan kata lain, apakah rangkaian fakta tersebut mengkonfirmasi efektitas UU Ormas dalam hal (i) pencegahan terhadap organisasi yang memiliki massa dan melakukan kekerasan (dalam bentuk demonstrasi dengan kekerasan, sweeping, dll); dan (ii) perbaikan tata kelola organisasi, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Read the rest of this entry

Hukum Perkawinan Beda Agama Di Negara Civil Law Sistem

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang bersifat urgent, karena akan merubah status hukum dan menambah tanggung jawab seseoarang diamata hukum ketika tidak bias memenuhi unsur hukum yang ada dalam perkawianan, oleh karena itu perkawinan di Indonesia di fundamentasliskan kepada agama atau kepada peraturan peundang-undangan atau hukum positif Penegasan terhadap dasar perkawinan sangatlah penting karena berdampak pula terhadap ketentuan hukum yanag akan berlaku.

Indonesia sebagai Negara yang mengguanakan perundang-undanga sebagai sumber hukum lebih tepatnya sisitem hukum civil law dikarenakan bsumber hukumnya berasal dari hukum yang tertulis, hal tersebut menegaskan bahwa idonesia adalah Negara civil law, akan tetapi putusan hakim bias dijadikan sumber hukum dan bias di ikuti oleh hakoim yang lain ketika memutuskan perkara serupa yang disebut sebagai Yurisprudensi, hal tersebut hamper serupa dengan Negara sistem common lawyang menguanakn putusan hakim sebagai dasar hukum seperti Negara inggris, dan bias di simpulkan Indonesia mengunakam sistem campuran antara civil law dan common law, akan tetapi lebih dominan kepada sistem civil law. Read the rest of this entry

Demokrasi Perspektif Hukum Islam

Bagi Islam, negara dan pemerintahan dianggap sah bukan karena bentuknya, tetapi substansinya. Dengan kata lain, Islam mengukur keabsahan bentuk sebuah negara sejauhmana negara secara konstitusional dan pemerintah sebagai penyelenggara negara melindungi dan menjamin warganya mengamalkan ajaran agamanya secara tekstual, sudah jamak diketahui dan diteliti para akademisi muslim, dan saya pernah terlibat intensif dalam riset demikian selama 3 tahun, bahwa di Alqur’an tidak ada satu pun ayat yang secara muhkamat (terang, tekstual, mutlak maknanya) memerintahkan umat Islam mendirikan kekhalifahan.

Bahwa di Alqur’an memang ada ayat tentang perintah mengangkat imam (pemimpin), itu tabik benar. Namun, pertama, bila lantas definisi imam disekatkan hanya sebagai “khalifah”, ini jelas hanya sebuah tafsir yang problematis, tendensius. Para ulama terdahulu, sebutlah Ibu Khaldun, An, Nawawi, Imam Al-Juwayni, hingga Imam Ghazali, tidak menyatakan imamdimaksud sebagai “khalifah” seperti yang Anda definisikan kini. Read the rest of this entry