Category Archives: DIALEKTIKA

Berisi tentang opini-opini tokoh yang mempunyai pengaruh besar terhadap bangsa

PERCERAIAN PASANGAN KAWIN CAMPUR YANG BERDOMISILI DI LUAR NEGERI

Perceraian hanya dapat terjadi apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi. Hal tersebut tercantum pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), yang menyatakan bahwa:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:[1]

  1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
  3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
  5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Namun demikian, sekalipun terdapat alasan untuk mengajukan perceraian, pengadilan harus terlebih dahulu berusaha mendamaikan suami istri. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan pengadilan dalam ketentuan tersebut adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya.[2] Perlu dicatat bahwa walaupun salah satu atau para pihak sudah berpindah agama, proses perceraian tetap harus mengikuti hukum peradilan agama Islam, sebagaimana perkawinan tersebut sebelumnya tercatat.

Perceraian Para Pihak yang Tinggal di Luar Negeri

Sehubungan dengan tempat kedudukan suami atau istri di luar negeri, maka Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama), mengatur bahwa: Read the rest of this entry

Materi Praktis Macam-Macam Najis

 

Macam-Macam Najis

Jenis Najis Penyebab Najis Cara Mensucikan
Najis Mugholadhoh Najis segala sesuattu yang berasakl dari Anjing dan babi dan Anak turunnya Membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah
Najis Mukhofafah Air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan makanan kecuali asi Mempercikan air pada tempat yang terkena air kencing
Najis Mutawashitoh

 

Yaitu semua najis selain yang di atas, seperti air kencing anak perempuan, air kencing orang dewasa, darah, nanah, Tinja dll.
Najis hukmiyah

 

Najis Ainiyah

 

Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air diatasnya Wajib menghilangkan benda najisnya kemudian mengalirkan air diatasnya apabila rasa, baud an warnanya masih ada
Najis hukmiyah

 

Najis Ainiyah

 

Najis yang tidak ada rasa, bau , dan warrnanya Najis yang diketahui rasany, bau, dan warnanya

 

 

Materi Praktis THAHARAH

Bersuci secara bahasa adalah bersih atau Suci, sedangkan menurut istilah adalah mengerjakan sesuatu yang menyebabkan seorang diperbolehkan mengerjakan sholat. Seperti, wudlu, mandi, Tayamum, dan menghilangkan najis.

Air merupakan salah satu sarana untuk bersuci. Dan air yang sah untuk bersuci ada 7 (tujuh) macam yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air embun, air danau dan air sumber.

THAHARAH

 

Macam-Macam Bersuci Macam-Macam Air

Pembagian Hukum Air

    Hukum Air Contoh
Wudlu Air hujan Air suci dan mensucikan Air hujan, air embun, dsb.
Tayamum Air sumur Air suci dan mensucikan tetapi makruh Air musyamas
Mandi Air laut Air suci tapi tidak mensucikan Air musta’mal
Intinja Air sungai AIR NAJIS
  Air embun Air kurang dari 2 kulah yang berubah sifatnya meiputi, warnanya, baunya, rasanya Air yang lebih dari 2 kulah yang sifatnya berubah karena terkena sesuatu
  Air danau    
  Air sumber  

Kritik Terhadap UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013

Putusan MK terkait frasa “…Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara)…” masih menyisakan bahkan menimbulkan persoalan baru. Frasa ini memberi peluang distorsi penafsiran oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti yang dilakukan pemerintah Gorontalo. Pemerintah bisa menafsirkan lebih jauh di luar lingkup pelayanan yang sudah ditegaskan MK, yaitu menjalankan suatu kegiatan dengan menggunakan anggaran negara dan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap ormas

Pembubaran Ormas

Adanya kebijakan terkait UU Ormas yang diterbitkan pemerintah dan pemerintah daerah pascauji materi MK masih menunjukkan sejumlah penyimpangan. Misalnya penafsiran lebih jauh oleh pemerintah daerah terkait frasa “tidak mendapat pelayanan”. Sebagian kasus juga memperlihatkan kebijakan bahkan bertentangan dengan putusan MK sendiri. Misalnya masih sering menyebut ormas ilegal. Read the rest of this entry

Laporan Implememntasi Undang-Unsang no 17 tahun 2013 tentang ormas

Seperti halnya tahun pertama sejak disahkan menjadi undang-undang pada 2 Juli 2013, Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB] kembali melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Obyek pemantauan adalah seluruh praktek UU Ormas dan dinamikanya pada rentang waktu dari 2 Juli 2014 hingga 2 Juli 2015 di seluruh wilayah Indonesia.

Pemantauan yang dilakukan KKB berupaya untuk menjawab pertanyaan kunci “apa saja dampak pelaksanaan UU Ormas khususnya pada tahun kedua sejak pengesahan dan dalam wujud apa saja?” Melalui kerja pemantauan bisa diperoleh sejumlah fakta untuk kemudian ditarik korelasinya terhadap 2 (dua) hal yang seringkali dikemukakan oleh DPR dan Pemerintah sebagai latar belakang utama kehadiran (R)UU Ormas. Dengan kata lain, apakah rangkaian fakta tersebut mengkonfirmasi efektitas UU Ormas dalam hal (i) pencegahan terhadap organisasi yang memiliki massa dan melakukan kekerasan (dalam bentuk demonstrasi dengan kekerasan, sweeping, dll); dan (ii) perbaikan tata kelola organisasi, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Read the rest of this entry