Author Archives: Luxman Dialektika

PERCERAIAN PASANGAN KAWIN CAMPUR YANG BERDOMISILI DI LUAR NEGERI

Perceraian hanya dapat terjadi apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi. Hal tersebut tercantum pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), yang menyatakan bahwa:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:[1]

  1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
  3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
  5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Namun demikian, sekalipun terdapat alasan untuk mengajukan perceraian, pengadilan harus terlebih dahulu berusaha mendamaikan suami istri. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan pengadilan dalam ketentuan tersebut adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya.[2] Perlu dicatat bahwa walaupun salah satu atau para pihak sudah berpindah agama, proses perceraian tetap harus mengikuti hukum peradilan agama Islam, sebagaimana perkawinan tersebut sebelumnya tercatat.

Perceraian Para Pihak yang Tinggal di Luar Negeri

Sehubungan dengan tempat kedudukan suami atau istri di luar negeri, maka Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama), mengatur bahwa: Read the rest of this entry

Kajian Hukum Tatanegara Dewan Pengawas KPK

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia dibentuk oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga yang sebelumnya mengusut korupsi seperti Kejaksaan dan Kepolisian pasca momentum reformasi. KPK sendiri ditegaskan sebagai lembaga independen berdasarkan pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”Lahirnya KPK didasarkan pada perkembangan pemikirian di dunia hukum bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang akan merusak perekonomian negara.

Independensi sebagai prinsip fundamental dalam berjalannya KPK, hal ini bertujuan agar KPK dapat menjalankan tugasnya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya intervensi dari kekuasaan manapun.Di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, dikemukakan wacana revisi UU KPK yang harapannya akan disahkan sebelum periode kepengurusan berakhir.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang berharap Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa cepat mengatasi revisi ini. Menurut anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Zulfa Linda, mengatakan bahwa revisi UU KPK berfokus hanya pada dua point karena alasan keterbatasan waktu. Pertama, perihal Dewan Pengawas KPK dan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Read the rest of this entry

Problem Umum Presidensialisme Multipartai* dalam Konsep Hukum terbuka

Demokrasi

Tema Presidensialisme di indonesaia terus memanas Menjelang Pilpres 2019, uu pemilu terus diperdebatkan, setelah MK memutuskan uu pemilu termasuk Perkara Open legal Policy yang artinya pembentuk uu yaitu legislatif memiliki kebebbasan penuh dalam merumuskan uu pemilu tersebut.

Sistem pemerintahan presidensial sering dianggap memiliki masalah bawaan. Linz (1990; 1994) menyebut fenomena ini sebagai “the perils of 2 presidentialism.” Karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (executive is not dependent on legislative) dan baik presiden (kepala eksekutif) maupun anggota legislatif sama-sama dipilih langsung rakyat. Masalah bawaan itu ada tiga.

Pertama, dual legitimacy. Karena sama-sama dipilih rakyat maka baik presiden maupun legislatif memiliki legitimasi yang sama kuat. Anggota legislatif misalnya tidak dapat meng-klaim sebagai lebih mewakili rakyat dibanding presiden. Bila ada konflik diantara kedua lembaga ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah kebuntuan. Read the rest of this entry

Materi Praktis Wudhu

Menurut bahasa, Wudhu artinya Bersih dan Indah. sedangkan menurut istilah (syariah islam) artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadast kecil. orang yang akan sholat, diwajibkan berwudhu lebih dulu, tanpa wudhu shalatnya tidak sah.

WUDHU

 

FARDHU WUDHU

SYARAT-SYARAT WUDHU SUNAH WUDHU

YANG MEMBATALKAN WUDHU

Niat ketika membasuh wajah Air mutlaq Menghadap kiblat Keluar sesuatu dai farji dan dubur
Membasuh wajah Islam Membaca basmalah Hilangnya akal. Seperti, pingsan, tidur, mabuk, gila dll
Membasuh dua telapak tangan sampai dengan dua siku Tamyiz Membasuh dua telapak tangan Bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrom
Membasuh sebagian kepala (kulit atau rambut dalam batas kepala) bersih dari sesuatu yang menghalingi air pada kulit Berkumur Menyentuh farji atau dubur manusia dengan telapak tangan
Membasuh dua mata kaki beserta dua mata kaki Annggota wudhu bersih dari najis (jika wudhu dalam kulah) Menghisap air dalam hidung  
Tertib Meyakini fardhu wudunya bukan kesunahan Mengusap dua telinga  
  Sudah masuk waktu sholat (bagi orang yang selalu hadast) Menyela-nyela rambut yang ttebal, seperti jenggot, jambang  
    Mendahulukan anggota kanan  
    Membasuh 3 kali  
    Menyela-nyelani jari kedua tangan dan jari kedua kaki  
     

Read the rest of this entry

Hak Pengakuan Kontran atas Tanah

Dalam proses pembesasan tanah dan proses pengalihan hak tanah, sudah semestinya memperhatikan atas kepemilikan hak atas tanah dan menjunjung tinggi keadilan walaupun tujuannya untuk kepentingan umum,Terdapat beberapa asas – asas umum yang mendukung suatu perancangan kontrak yang baik dalam proses penyerahan gantiu rugi. Namun diluar dari asas – asas tersebut, dibutuhkan suatu asas yang berorientasi kepada keadilan karena suatu produk hukum mencita – citakan suatu bentuk keadilan yang diharapkan akan dipatuhi oleh para penggunanya.

Suatu perjanjian dibuat dengan kesepakatan para pihak jangan sampai ada paksaan seperti kasus pembebasan lahan bandara di jawa barat, tapi didalam dunia bisnis suatu bentuk dan norma hukum yang efisien diperlukan sebagai suatu acuan dasar dalam berkontrak. Seperti contohnya perjanjian baku, melalui suatu proses perkembangan kehidupan manusia kita menuntut agar suatu perjanjian atau bentuk kontrak dapat dipahami dan disepakati secara cepat dan praktis.

Untuk mencari makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofi keadilan. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai pendapat filsuf dan sarjana : Read the rest of this entry