Monthly Archives: Desember 2019

Kajian Hukum Tatanegara Dewan Pengawas KPK

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia dibentuk oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga yang sebelumnya mengusut korupsi seperti Kejaksaan dan Kepolisian pasca momentum reformasi. KPK sendiri ditegaskan sebagai lembaga independen berdasarkan pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”Lahirnya KPK didasarkan pada perkembangan pemikirian di dunia hukum bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang akan merusak perekonomian negara.

Independensi sebagai prinsip fundamental dalam berjalannya KPK, hal ini bertujuan agar KPK dapat menjalankan tugasnya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya intervensi dari kekuasaan manapun.Di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, dikemukakan wacana revisi UU KPK yang harapannya akan disahkan sebelum periode kepengurusan berakhir.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang berharap Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa cepat mengatasi revisi ini. Menurut anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Zulfa Linda, mengatakan bahwa revisi UU KPK berfokus hanya pada dua point karena alasan keterbatasan waktu. Pertama, perihal Dewan Pengawas KPK dan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Read the rest of this entry