Problem Umum Presidensialisme Multipartai* dalam Konsep Hukum terbuka

Demokrasi

Tema Presidensialisme di indonesaia terus memanas Menjelang Pilpres 2019, uu pemilu terus diperdebatkan, setelah MK memutuskan uu pemilu termasuk Perkara Open legal Policy yang artinya pembentuk uu yaitu legislatif memiliki kebebbasan penuh dalam merumuskan uu pemilu tersebut.

Sistem pemerintahan presidensial sering dianggap memiliki masalah bawaan. Linz (1990; 1994) menyebut fenomena ini sebagai “the perils of 2 presidentialism.” Karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (executive is not dependent on legislative) dan baik presiden (kepala eksekutif) maupun anggota legislatif sama-sama dipilih langsung rakyat. Masalah bawaan itu ada tiga.

Pertama, dual legitimacy. Karena sama-sama dipilih rakyat maka baik presiden maupun legislatif memiliki legitimasi yang sama kuat. Anggota legislatif misalnya tidak dapat meng-klaim sebagai lebih mewakili rakyat dibanding presiden. Bila ada konflik diantara kedua lembaga ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah kebuntuan.

Kedua, rigidity. Baik legislatif maupun presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Kecuali karena alasan-alasan seperti kriminal atau penghianatan terhadap konstitusi, seorang presiden tidak dapat dijatuhkan ditengah jalan. Maka bila ada ketidakpuasan terhadap presiden misalnya tidak ada jalan lain kecuali menunggu hingga berakhirnya masa jabatan presiden.

Ketiga, majoritarian tendency. Ketika seorang presiden memiliki kecenderungan mengabaikan legislatif (imperial president) atau ketika presiden merasa menghadapi legislatif yang tidak bersahabat (legislatif dikuasai oposisi atau divided government), maka dia dapat atau akan mencari celah-celah konstitusional dan politik untuk memperluas kekuasaannya. Ini dapat berujung pada makin lemahnya legislatif dan rejim politik menjadi otoritarian. Salah satu alasan inilah yang membuat para ahli seperti Linz beranggapan bahwa sistem presidensial lebih rawan mengalami kejatuhan demokrasi (democratic breakdown).

Masalah dalam sistem presidensial menjadi lebih buruk ketika ia digabungkan dengan sistem multipartai (Mainwaring, 1993; Shugart & Carey, 1992; Stepan & Skach, 1994). Dalam sistem presidensial multipartai, presiden yang terpilih cenderung akan tidak memiliki dukungan mayoritas di legislatif. Banyaknya partai yang ikut pemilu (termasuk partai presiden) membuat sangat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu secara mayoritas. Ini berujung pada minoritasnya dukungan presiden di legislatif, sekalipun partainya adalah partai pemenang pemilu.

Dalam sistem multipartai biasanya dukungan mayoritas legislatif diperoleh melalui koalisi. Namun, karena presiden tidak tergantung pada legislatif, insentif untuk membentuk koalisi tidaklah sebesar sistem parlementer. Presiden tetap dapat membentuk pemerintahan tanpa melibatkan partai-partai di legislatif. Ini berarti dia sangat mungkin berhadapan dengan legislatif yang memusuhinya. Hasilnya adalah hubungan eksekutif-legislatif yang terus menerus tegang dan konflik yang berujung pada kebuntuan (deadlock).

Dampaknya adalah pemerintahan sulit memiliki kinerja yang baik. Namun sistem ini tetaplah sistem yang populer. Amerika Serikat adalah contoh sistem presidensial yang sangat mapan. Hampir semua negara Amerika Latin mengadopsi sistem presidensial multipartai. Sampai hari ini sistem pemerintahan ini tetap dapat berjalan. Pertanyaannya adalah apa yang membuat sistem ini tetap dapat berjalan sekalipun memiliki masalah bawaan yang serius?

3 Pembahasan atau penelitian mengenai penguatan sistem presidensial multipartai umumnya terkait dengan pertanyaan ini. Secara umum, pembahasan mengenai penguatan presidensialisme multipartai, mencoba melihat berbagai variabel yang mungkin (institusional maupun non-institusional) yang dapat membantu sistem ini dalam hal: • Memastikan dukungan yang cukup bagi presiden di legislatif • Mengurangi jumlah partai di parlemen • Mengurangi kemungkinan divided government • Memperkuat dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan

*Djayadi Hanan Ph.D

 

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Juli 28, 2017, in edukasi and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: