Hak Pengakuan Kontran atas Tanah

Dalam proses pembesasan tanah dan proses pengalihan hak tanah, sudah semestinya memperhatikan atas kepemilikan hak atas tanah dan menjunjung tinggi keadilan walaupun tujuannya untuk kepentingan umum,Terdapat beberapa asas – asas umum yang mendukung suatu perancangan kontrak yang baik dalam proses penyerahan gantiu rugi. Namun diluar dari asas – asas tersebut, dibutuhkan suatu asas yang berorientasi kepada keadilan karena suatu produk hukum mencita – citakan suatu bentuk keadilan yang diharapkan akan dipatuhi oleh para penggunanya.

Suatu perjanjian dibuat dengan kesepakatan para pihak jangan sampai ada paksaan seperti kasus pembebasan lahan bandara di jawa barat, tapi didalam dunia bisnis suatu bentuk dan norma hukum yang efisien diperlukan sebagai suatu acuan dasar dalam berkontrak. Seperti contohnya perjanjian baku, melalui suatu proses perkembangan kehidupan manusia kita menuntut agar suatu perjanjian atau bentuk kontrak dapat dipahami dan disepakati secara cepat dan praktis.

Untuk mencari makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofi keadilan. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai pendapat filsuf dan sarjana :

  1. Aristoteles menyatakan bahwa prinsip yang sama diperlakukan sama dan prinsip yang tidak sama diperlakukan tidak sama.
  2. Ulpianus menyatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing – masing apa yang menjadi haknya. Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima.. Pada hakikatnya, gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak.
  3. Hegel mengatakan bahwa sentuhan proporsionalitas dalam pertukaran prestasi para pihak yang berkontrak melalui pengakuan akan adanya hak milik. Hak milik menurut Hegel merupakan landasan bagi hak – hak lainnya. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik. Adanya saling menghormati hak milik sekaligus mempertahankan eksistensi masing – masing pihak merupakan landasan terjadinya hubungan kontraktual yang bersubstansikan asas proporsionalitas.

Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yanng mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Pemikiran seperti ini mengingatkan kita pada awamnya dan para ahli atau sarjana pada khusunya untuk tidak lagi berpatutan oleh kebebasan berkontrak namun mengfokuskan pembelajaran mengenai kriteria serta prosedur bagi perkembangan doktrin “ keadilan kontraktual “. Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan oleh karena itu proses ganti rugi harus sesuai dengan kontrak yang baik dari kedua belah pihak.

Pertama adalah pendekatan prosedurraal dimana pendekatan ini mengfokuskan kepada permasalahan kebebasan kehendak dalam pembuatan suatu kontrak.Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan substantif dimana pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dorongan kandungan atau substansi serta pelaksaan kontrak.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asas proporsionalitas memiliki arti “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi atau proporsi dan bagiannya dalam seluruh kegiatan kontraktual”. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam sebuah proses hubungan mengikat baik pada fase prakontrakktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak agar lahirlah suatu hubungan yang kondusif dan fair, kdah olearena dalam realitanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dinilai sangat rendah.

Berdasarkan kajian diatas maka terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk menemukan apabila suatu kontrak mengandung asas proporsionalitas atau tiidak yaitu sebagai berikut :

  1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “kesamaan hasil’ melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan “ kesetaraan kedudukan dan hak (equitability)”.
  2. Berlandaskan pada kesamaan dan kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan)
  3. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil yang berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi – proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair (distribusi proporsional) .

Dalam hal terjadinya sengketa terhadap pemberian ganti rugi hal tersebut dikerenakan pemerintah memin ginkan proses pembebasan tanah yang cepat sehingg mengeluarkan perpres Nomor 148 tahun 2015, padahal yang ter[enting ialah bagaimana proses tersebut berjalan dengan baik dan para pemmilik tanah tidak mendapatkan dampak berupa keruagian atas tanah tersebut, apakah kadarnya ringan atau berat atau sebab dari hal – hal lain harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win – win solution Kontrak yang berperan sebagai proses mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para pihak.

Pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebut terwujud dalam pemberian kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namun demikian pengakuan terhadap hak, kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran hak dan kewajiban tersebut tetap harus konsisten berada dalam koridor aturan main yang mempertimbangakan prinsip distribusi yang proporsional.

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Juli 26, 2017, in edukasi and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: