Laporan Implememntasi Undang-Unsang no 17 tahun 2013 tentang ormas

Seperti halnya tahun pertama sejak disahkan menjadi undang-undang pada 2 Juli 2013, Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB] kembali melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Obyek pemantauan adalah seluruh praktek UU Ormas dan dinamikanya pada rentang waktu dari 2 Juli 2014 hingga 2 Juli 2015 di seluruh wilayah Indonesia.

Pemantauan yang dilakukan KKB berupaya untuk menjawab pertanyaan kunci “apa saja dampak pelaksanaan UU Ormas khususnya pada tahun kedua sejak pengesahan dan dalam wujud apa saja?” Melalui kerja pemantauan bisa diperoleh sejumlah fakta untuk kemudian ditarik korelasinya terhadap 2 (dua) hal yang seringkali dikemukakan oleh DPR dan Pemerintah sebagai latar belakang utama kehadiran (R)UU Ormas. Dengan kata lain, apakah rangkaian fakta tersebut mengkonfirmasi efektitas UU Ormas dalam hal (i) pencegahan terhadap organisasi yang memiliki massa dan melakukan kekerasan (dalam bentuk demonstrasi dengan kekerasan, sweeping, dll); dan (ii) perbaikan tata kelola organisasi, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.

Tahun kedua pelaksanaan UU Ormas menyajikan dinamika tersendiri yang tidak semuanya ditemukan pada tahun pertama. Awalnya, setiap organisasi tanpa kecuali wajib mendaftarkan diri pada instansi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). KKB menemukan praktek keharusan pendaftaran ormas, salah satunya melalui surat edaran pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi (November 2014).

Biasanya kewajiban tersebut didahului oleh kegiatan pendataan untuk memeriksa apakah organisasi tersebut terdaftar atau tidak, serta apakah SKT masih berlaku atau kadaluarsa. Apabila sudah terdaftar, maka organisasi tersebut akan diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jika suatu organisasi tidak mampu memenuhi kewajiban mendaftarkan diri, maka dampak yang bisa dirasakan mulai dari dicap sebagai organisasi liar, tidak diberikan izin berkegiatan, akses pada dana pemberdayaan ditutup, tidak diakui atau hanya sekedar tidak dilayani.

Salah satu yang membedakan pemantauan UU Ormas tahun pertama (2 Juli 2013-2 Juli 2014) dengan tahun kedua adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan judicial review UU Ormas. Ini menjadi konteks tersendiri, dimana Putusan MK 23 Desember 2014 memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan UU Ormas, utamanya terhadap 2 (dua) hal. Pertama, pendaftaran ormas bersifat sukarela dan ormas yang tidak mendaftar tetap harus diakui dan dilindungi eksistensinya. Kedua, tidak dikenal ormas berdasarkan ruang lingkup kewilayahan. Dengan demikian, tidak dikenal ormas nasional, provinsi ataupun kabupaten/kota.

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Juli 23, 2017, in DIALEKTIKA and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: