Kritik Terhadap UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013

Putusan MK terkait frasa “…Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara)…” masih menyisakan bahkan menimbulkan persoalan baru. Frasa ini memberi peluang distorsi penafsiran oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti yang dilakukan pemerintah Gorontalo. Pemerintah bisa menafsirkan lebih jauh di luar lingkup pelayanan yang sudah ditegaskan MK, yaitu menjalankan suatu kegiatan dengan menggunakan anggaran negara dan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap ormas

Pembubaran Ormas

Adanya kebijakan terkait UU Ormas yang diterbitkan pemerintah dan pemerintah daerah pascauji materi MK masih menunjukkan sejumlah penyimpangan. Misalnya penafsiran lebih jauh oleh pemerintah daerah terkait frasa “tidak mendapat pelayanan”. Sebagian kasus juga memperlihatkan kebijakan bahkan bertentangan dengan putusan MK sendiri. Misalnya masih sering menyebut ormas ilegal.

Kewajiban mendaftar merupakan tindakan terbanyak yang bersebarangan dengan prinsip kebebasan berserikat. Tindakan terbanyak kedua adalah stigmatisasi OMS dan pembatasan akses. Hal tersebut menunjukkan dua tindakan ini merupakan dampak langsung dari kewajiban pendaftaran. UU Ormas ini justru menggiring 16ormas untuk mendaftar. Paradigma yang muncul paska uji materi tidak jauh berbeda dengan paradigma yang dibatalkan: kewajiban mendapatkan SKT.

Hasil monitoring yang menunjukan Kesbangpol pusat dan daerah sebagai pelaku terbanyak pertama dan kedua dalam peristiwa yang dikategorikan berseberangan dengan prinsip kebebasan berserikat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa UU Ormas menggunakan pendekatan politik dan keamanan, dalam memandang sektor sosial kemasyarakatan, bukan hukum. Pendekatan politik ini telah ditinggalkan mayoritas negara-negara di dunia, karena hendak mencerminkan prinsip negara hukum yang mereka anut.

“Organisasi tidak terdaftar” merupakan korban potensial dari kebijakan UU Ormas. Sebagian mereka adalah kelompok rentan dan minoritas seperti Gafatar atau komunitas yang mendapatkan stigma negatif, seperti terlibat aksi separatis atau melakukan penodaan agama.

Upaya pemerintah menggunakan UU Ormas untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan organisasi tertentu dapat dilihat sebagai awal pelanggaran terhadap jaminan dari pembatasan dan pembubaran yang sewenang wenang. Faktanya alasan mengatasi kekerasan inipun belum pernah diimplementasikan. Belum ada ormas yang dihentikan kegiatannya untuk sementara dan dibubarkan karena dianggap acap melakukan tindakan kekerasan

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Juli 23, 2017, in DIALEKTIKA, edukasi and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: