Polemik Undang-undang Perkebunan

Pada putusan MK nomor 35 dalam perkara pengujian undang-undang nomor 41 tahun 199 9 tentang kehutanan telah mengakui keberadaan hukum adat untuk mengatur tata cara hidupnya termasuk teknik bermusyawarah Selain itu MK dalam putusan Nomor 99 menyatakan kata perorangan dalam pasal 9 ayat 3 undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dinyatakan bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak memaknai dikecualikan untuk perorangan petani kecil
Terhadap dalil dalil pemohon ketua pleno mencermati alasan pemohon bahwa pasal 12 ayat 2 sepanjang frasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hal ini berkaitan dengan hak hak masyarakat adat mengenai pengelolaan tanah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat pemohon perlu pula mencoba melihat pertimbangan dalam putusan MK nomor 35 dalam putusan tersebut ada perubahan pandangan yang signifikan terhadap pengakuan kepemilikan tanah hak atas tanah Musa masyarakat adat
Hak untuk menggunakan dan memasarkan benih hak yang dimiliki oleh petani petani kecil di seluruh dunia benih menentukan 60% keberhasilan atau kegagalan usaha tani sehingga pertanyaan besar yang harus kita ajukan dalam hal ini adalah bagaimana bila menguasai benih maka keuntungan apa yang akan diperoleh sehingga banyak pihak di seluruh dunia pemodal maupun yang lainnya berusaha untuk menguasai benih Lalu bagaimana benih yang asal dari petani kecil dari komunitas lokal dari penduduk asli Apakah petani memiliki akses terhadap benda-benda tersebut hal tersebut merupakan sebuah politik dari para pemodal untuk membatasi dan menjamin bahwa benih tersebut adalah produk dari industri padahal benih-benih tersebut asal mulanya dari para petani lokal
Dalam pasal 57 undang-undang perkebunan yang seharusnya dilakukan dalam pola kemitraan adalah Berdasarkan kesepakatan para pihak yang tentunya atas dasar kebersamaan partisipasi pola kerjasama yang telah ada misalnya pola revitalisasi perkebunan atau bisa saja para pihak bersepakat untuk membangun pola kerjasama berbasis Syariah sebagaimana yang sekarang Sedang marak pembangunan rumah berbasis Syariah
Pada hakikat nya musyawarah berlaku untuk pelaku usaha dengan masyarakat adat tidak seharusnya diatur dalam peraturan undang-undang dan musyawarah yang dimaksud ini adalah kewajiban hukum dari pelaku usaha perkebunan melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat mengenai persetujuan penyerahan tanah dan imbalannya musyawarah yang dimaksud ini sebenarnya ada dalam ranah hukum perdata antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat subjek hukum nya adalah pelaku usaha perkebunan dan masyarakat hukum adat yang sebenarnya subjek hukum yaitu merupakan subjek dari hukum perdata
Perkebunan merupakan produk kolonial di mana pengusaha perkebunan diberi berbagai fasilitas oleh pemerintah kolonial sebagai kelanjutan eksploitasi tanah dan buruh melalui sistem sewa dan tanam paksa yang dilandaskan hukum agraria kolonial
Salah satu warisan kolonial adalah para masyarakat di cocoki cara pandang yang keliru tentang tanah negara yang dipergunakan oleh perusahaan perkebunan sejarah penguasaan tanah adalah sejarah tanah milik rakyat yang kemudian dirampas dengan kekerasan kekuatan feodal dan kolonial lalu rakyat dijadikan buruh tani atau tergusur dari pertanian hal yang dipergunakan untuk perkebunan atau tanah rakyat yang oleh raja diberikan Konvensi kepada perusahaan-perusahaan swasta lalu berdasarkan konvensi tersebut perusahaan perkebunan mendapatkan kredit dari Bank kolonial fast ke bank
Padahal cita-cita Indonesia merdeka adalah menciptakan keadilan sosial melalui penjebolan segala nilai-nilai dan lembaga ekstraktif sebagai landasan penuntasan rakyat dari kemiskinan kemudian membangun kelembagaan respresentatif dengan menyelenggarakan reforma agraria yaitu pembaruan struktur penguasaan kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria termasuk di dalamnya perombakan sistem perkebunan
Masalah konflik Agraria merupakan pola kerjasama antara perusahaan dengan pihak masyarakat tidak kunjung melakukan kewajiban yang mana kewajiban tersebut dibebankan kepada perusahaan akan tetapi perusahaan mengabaikannya kewajiban membangun plasma hal ini merupakan bentuk konflik antara pemerintah yang telah memberikan Konvensi kepada perusahaan akan tetapi pemerintah dan perusahaan tersebut mengabaikan terhadap adanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat
Tempat penyelesaian sengketa mengenai konflik agraria pola kerjasama dan perusahaan tidak kunjung melakukan kewajiban membangun plasma adalah peradilan umum baik melalui gugatan perdata mungkin ingkar janji Atau ganti rugi maupun dalam pidana orang yang menduduki mengambil tanah milik orang lain jika kita melihat sejarah VOC sampai di nusantara tahun 1602 hampir 100 tahun sebelumnya bangsa Portugis sampai di Malaka dalam upaya memperoleh keuntungan dari rempah-rempah yang nilainya sangat berharga Jauh sebelum bangsa Portugis hadir bangsa Arab versi India tionghua sudah menikmati keuntungan dari perkebunan di nusantara karena nilai ekonominya yang tinggi pada masa lalu itu juga peradaban dunia yang berlangsung pada masa tersebut maka perkebunan di negara-negara berkembang pada saat ini perkebunan pada masa lalu menjadi media penerapan sistem penjajahan sedikit mengenai profil Perkebunan di Indonesia terdapat 127 jenis tanaman perkebunan dengan areal lebih kurang pada saat ini 27000000 hektar yang ditanami berbagai jenis tanaman yang berada umurnya disebut dengan tanaman tahunan pada tanaman musiman pada tanaman asli Indonesia dan ada yang diproduksi dari luar negeri
soal kepastian hukum usaha perkebunan pasal 55 dan pasal 107 undang-undang perkebunan merupakan hukum pidana materil yang memiliki materi muatan tentang siapa yang dapat dipidanakan atau subjek hukum perbuatan yang dilakukan berdasarkan pidana dan hal apa yang dapat dipidanakan oleh hukum tersebut materi muatan pasal 55 dan pasal 107 undang-undang perkebunan mempunyai rasio logis untuk memberikan pengakuan jaminan perlindungan hukum yang bersifat preventif kepastian hukum dan keadilan kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya perkebunan secara optimal bertanggung jawab dan lestari atau berkelanjutan
Oleh karena objek perikatan tersebut adalah tanah maka sudah sewajarnya apabila ketentuan hukum tersebut yang terkandung dalam pasal 12 undang-undang perkebunan dikaitkan dengan pasal 3 undang-undang pokok agraria tahun 1960 yang menyatakan bahwa melaksanakan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara
Indonesia pernah mengalami penjajahan dan petani-petani Indonesia ketika itu dieksploitasi oleh kepentingan penjajah sehingga terjadi dualisme ekonomi di pedesaan dimana orang kuat mengeksploitasi yang lemah Oleh karena itu pemerintah Pada tahun 1957 melakukan nasionalisme perkebunan besar pertimbangannya sumber daya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus juga dinikmati oleh rakyat karena rakyatlah yang sebetulnya yang berdaulat di Indonesia

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Desember 29, 2016, in DIALEKTIKA, edukasi. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: