Antinomi Nilai dan Hukum

Hukum yang pada hakekatnya merupakan sistem kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara adalah juga bertolak dari masalah masalah konflik kehadiran hukum dan masyarakat di antara ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat atau setidak-tidaknya menekan benturan benturan kepentingan tersebut menjadi sekwcil mungkin.

Nilai antinomi adalah nilai-nilai yang berpasang-pasangan akan tetapi ia saling membatasi dan keduanya bisa berada dalam keadaan yang harmonis. Keserasian nilai-nilai yang terdapat dalam hukum yang ada pada dasarnya bersifat antinomi atau berpasangan dan bertegangan hal itu terbentuk dalam satu jalinan yang bulat mewujudkan hukum yang efektif dan efisien

Seperti dijelaskan Profesor Cipto Raharjo bahwa norma hukum pada hakekatnya meramu Dua Dunia yang bersifat secara diametral berbeda yakni dunia ideal dan dunia kenyataan sebab pada akhirnya norma hukum harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula karena harus memenuhi tuntutan keberlakuan filosofis maka norma hukum memasukan unsur ideal dan untuk memenuhi tuntutan keberlakuan sosiologis perlu memperhitungkan unsur kenyataan

Norma hukum berarti mengandung rekaman ide-ide yang tidak lain dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan dan harus pula menjejakkan kakinya di bumi dalam makna mengindahkan kenyataan hidup sehari-hari dengan demikian norma hukum tertarik ke dua arah yang berbeda yakni dunia nilai-nilai dan dunia kehidupan sehari-hari Meskipun demikian adalah menjadi ciri kemandirian hukum bahwa ia menempati posisi yang mampu mengambil jarak yang serasi antara ideal dan kenyataan dalam memenuhi tuntutan ideal dan ingatan tersebut nilai-nilai berubah fungsinya menjadi kekuatan pengontrol

Memandang kepastian hukum dan keadilan seperti memandang dua sisi mata uang karena keduanya harus ada jika keadaan yang damai hendak dicapai sebuah keadilan tidak dapat dicapai apabila kepastian tidak dipenuhi karena subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memperhatikan terlebih dahulu Apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan memang memerlukan suatu delik dengan kata lain apakah sebelumnya sudah dipastikan terlebih dahulu bahwa tindakan pelanggaran atau kejahatan itu merupakan rumusan delik jika hal tersebut belum dirumuskan makan penghukuman terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan dapat dikategorikan sebagai kewenangan yang pada prinsipnya menjelaskan nilai keadilan

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Desember 6, 2016, in edukasi and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: