Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik(hukum yang mengatur antara Negara dan personalitas rakyatnya atau yang dikenal dengan perbuatan pidana atau Delik atau Criminal Act) yang menyangkut pada urusan kriminil (pelamggaran hukum). Tindakan kriminalitas adalah tidakan oleh personal yang dianggap merugikan kepentingan umum secara hukum, dan dikenai ancaman sanksi pidana oleh hukum.

Dalam penentuan suatu perbuatan yang dianggap sebai tindakan pidana kita menggunakan suatu azas yang disebut sebagai azas legalitas(Principle af Legality), yaitu; azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan pidana dapat diancam hukuman pidana apabila terdapat suatu kesalahan dalam tindakan pidana(Geen Straf Zonder Schuld). Kesalahan hanya terdapat pada azas yang tidak tertulis.

Tindakan pidana pada dasarnya menghendaki adanya pertanggung jawaban dalam hukum(Criminal Liability atau Criminal Responsibility). Tindakan pidana dan pertanggung jawaban pada hukum pidana masuk kedalam hukum materiel(Substantive Criminal Law).

Seain rusan diats terdapat pula beberapa pengertian lain mengenai hukum pidana, seperti;

1                    Pendapat Prof, Mezer, Hunchen (Jerman), dalam bukunya Strafrecht Allgemeiner Teil. Ia menyatakan  hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.

2                    Pendapat Prof. Pompe, Utrect (Nederland) dalam bukunya Hand Boek Niderland Strafrecht. Ia berpendapat bahwa hukum pidana adalah semua aturan –aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan yang yang seharusnya dijatuhkan pidana.

3                    Definisi Prof. Simons dalam bukunya Deerbopek Nederlan Strafrecht. Ia menyatakan bahwa hukum pidana adalah kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam suatu pidana bagi yang tidak patuh.

4                    Definisi Prof. Van Ramel dalam bukunya Ipleiding Studie Nod. Ia menyatakan hukum pidana sebagai semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam penyelenggaraan ketertiban hukum, yaitu; dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu pidana kepada yang melanggarnya.

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Februari 20, 2014, in edukasi and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: