HAK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT

Dalam hukum adat mengenal hak Ulayat atau hak Purba, yaitu: Hak yang dipunyai oleh suatu suku dari sebuah serikat desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.

  1. A.    Hak Ulayat

Dalam hak ulayat terdapat beberapa cirri yang membedakannya dengan dengan hak-hak yang lain, yaitu :

  1. Hanya persekutuan hukum warga desa itu sendiri beserta para warganya. Yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
  2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan seizin penguasa persekutuan hukum.
  3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan ketentuan hanya untuk keluarganya sendiri.
  4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnnya.
  5. Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindahkan tangankan, diasingkan.
  6. Hak Ulayat meliputi tanah yang telah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

Dalam prosesi penerapannya hak hal ulayat memiliki sistem, yaitu :

  1. Sistem bluburan adalah kepemilikan bersama dengan pembagian periodetanah garapan pertanian.
  2. Matok galeng jelir wong adalah tanah garapan pertanian di bagi menjadi beberapa bidang yang tetap.
  3. Matok galeng matok wong adalah petani dengan bagian yang berganti-ganti dan ada pula dengan bagian tetapi tanah dikuasai seumur hidup sendiri.
  4. Tanah dapat diwariskan disertai pembebasan tanah yang dikuasai seumur hidup.
  5. Te bok dengan seleksi.

Kedudukan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria secara tegas tertulis dalam Undang-Undang No.5/1960. LN : 1960/104 J. Dalam pasal 3 dinyatakan dengan mengingat ketetntuan dalam pasal 1 dan 2.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 5 menjelaskan bahwa hak Agraria yang berlalu atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hak adapt. Sepanjang tidak ertentangn dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang–undang ini. Dan dengan per-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsure-unsur yang bersamaan pada hukum Agama. Dan tidak dibenarkan jika dala bernegara suatu masyarakat hukum menggunakan hak Ulayat secara mutlak dengan tidak memperdulikan unsure pemersatu Negara.

  1. B.     Hak Perorangan Atas Tanah

Hak perorangan atas tanah ialah suatu hak yang diberikan kepada wargas-warga desa ataupun kepada orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat. Hak perorangan atas tanah dalam hukum adat ada enam macam, yaitu:

  1. Hak milik merupakan hak tekuat diantara hak-hak perorangan yang lain, namun hak ini tidak bersifat mutlak. Pemilik tanah tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kepentingan pemilik lain. hak Ulayat, peraturan hukum (indusit), adat. Hak milik atas tanah dapat dipilih dengan membuka tanah yaitu membuka tanah yang masih berbentuk hutan rimba yang nantinya ditujukan untuk dimanfaatkan dan bila tanah itu tidak dimanfaatkan maka ketua adat atau kepala ulayat berhak untuk menyerahkan tanah tersebut kepada orang lain untuk dimanfaatkan atau pemilik lama berjanji untuk mengolah tanah tersebut, mewarisi tanah adalah hak ulayat yang ditinggal mati oleh pemiliknya maka dapat diberikan kepada ahli waris dari sipemilik tanah untuk dimanfaatkan, pembalian tanah adalah dimana hak ulayat makin menipis disitu pemilik dapat menjualnya atau menukarnya dengan tanah orang lain dengan bebas dan harus ada campur tangan kepala adat sebagai pengawas agar tidak terjadi pemerkosaan hak, dauarsa adalah upaya hukum untuk memperoleh hak tanah dengan tengggang waktu tidak ditentukan.
  2. Wenang pilih. Dalam hal ini ada 3 bentuk, yaitu :
    1. Hak yang diperoleh seorang yang lebih utama dari orang lain. untuk dipilihya dengan memasang tanda larangan dengan persetujuan kepala adat. Hak ini berlaku secara sementara dan bergiliran sesuai ketetntuan kepala adat.
    2. Hak pengolahan yang diperoleh eorang pemilik tanah pertanian yang lebih diutamakan. Dari yang lain atas tanah belukar yang terletak berbatasan dengan tanahnya yang biasanya disebut ekor sawah.
    3. Hak yang diperoleh pengolah tanah yang lebih diutamakan dari yang lain. untuk mengerjakan sawah atau lading yang berangsur-angsur membelukar

3/4.Hak manikmati bagi hasil, hak menggarap dan hak pakai ialah hak yang diperoleh bik oleh warga hukum sendiri maupun orang luar dengan persetujuan pimpinam adat. Untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen.

  1. Hak imbalan jabatan ialah hak seorang pamong desa atas tanah karena jabatan yang ditunjuk atau diverikan kepadanya. Dan diperbolehkan atasnya menikmati hasil dari tanah itu selama ia menjabat yang dimaksudkan sebagai jaminan penghasilan tetapnya. Tanah itu boleh dikerjakan sendiri dan tidak boleh menjualnya atau menggadaikannya.
  2. Hak wenang beli ialah hak seorang lebih utama dari orang lain. untuk mendapat kesempatan membeli tanah atas tetangganya dengan harga yang sama. Hak ini bisa diberikan kepada : pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya, anggota kerabat dari pemilik tanah dan warga desa setempat

Jika ketiganya tidak digunakn dengan baik maka kesempatan akan diberikan kepada orang lain yaitu orang yang berada diluar desanya. Dalam pembukaan tanah secara besar-besaran hak wenang beli terkadang diberikan kepada orang yang ikut mengerjakannya  

  1. C.    Hal-Hal Yang Dapat Mempengaruhi Atas Hukum Tanah Adat.

Factor-faktor ekstern yang mempengaruhi hukum tanah datangnya dari:

  1. Raja
    1. Bersifat merusak adalah hamba persekutuan hukum yang terletak di wilayah sekitar kerajaan ataupun kaum bangsawan pengaruh ini berupa : penggantian kepala adat, pengambilan alih tanah ulayat dan pemberian hak kepada pembesar kerajaan untuk memungut pajak tanah ulayat tersebut.
    2. Bersifat memperkuat adalah penguatan dari raja tentang susunan organisasi persekutuan hukum yang terletak di luar wilayah keraton namun masih dalam wilayah kerajaan diwajibkan membayar pajak oleh raja.
    3. Pemerintah colonial. Pengaruh pemerintah colonial terhadap hukum tanah adat pada umumnya dengan hak ulayat pada khususnya. Hal-hal yang mempengaruhi hak ulayat adalah Lend Rent atau pajak bumi dari Raffles adalah pengakuan tanah secara mutlak sebagai milik raja atau gubernur yang berwenang dan Raffles membuat sistem pajak bumi yang disebut Lend Rent untuk memperoleh uang, Kultur stusel adalah tanam paksa yang dilaksanakan oleh Gubernur Jendral Van De Bosch tahun 1830 dalam hal ini Raffles membuat perjanjian bahwa wajib atas pemilik tanah membayar pajak bumi dengan seperlima dari tanahnya harus ditanami tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan kolonial, Agrarische Wet.

Daftar Pustaka

Ainur Rosyid, SH. Huku Adat (Resume), 1984, Jombang

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Januari 23, 2014, in edukasi and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: