Monthly Archives: November 2013

IJMA’ SEBAGAI PRINSIP TEORI HUKUM ISLAM

A.    Dasar Pemikiran

Harus diketahui sejak awal bahwa berbeda dengan Al-Qur’an dan Sunnah, Ijma tidak secara langsung bersumber dari wahyu. Sebagai doktrin dan dalil syariah, Ijma’ pada dasarnya merupakan dalil yang mengikat. Tetapi tampaknya status yang tinggi diberikan kepada Ijma’ ini menuntut bahwa hanya consensus mutlak yang universal sajalah yang memenuhi syarat, sekalipun consensus mutlak mengenai Ijma’ yang bersifat rasional sering kali sulit terjadi. Wajar dan masuk akal untuk hanya menerima Ijma’ sebagai  realitas dan konsep yang valid dalam pengertian relatif, tetapi bukti factual tidak cukup menentukan universilitas Ijma’ devinisi klasik dan syarat esensial Ijma’ sebagaimana ditetapkan ulama-ulama dahulu (usul).

Kesengajaan antara teori dan prakek Ijma’ tergambar dalam kesulitan yang diakui oleh banyak fuqoha’ tentang penerapan syarat-syarat teoritisnya. Syarat-syarat mutlak devinisi Ijma’klasik sulit dipenuhi dengan bukti factual yang menyakinkan meninimalkan semua bentuk ikhtilaf. Satu-satunya bentuk Ijma’ yang umumnya diterima adalah Ijma’ para sahabat, yang sebagian dikarenakan status mereka. Dengan butir-butir pengantar ini maka, kami dapat memulai untuk menjelaskan makna dan devinisi Ijma’.

  1. B.     Devinisi Ijma

Ijma nenurut istilah para ahli Ushul Fiqh adalah: Kesepakatan seluruh para Mujtahid dui kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasullullah SAW wafat atas mengenai hukum syara’ mengenai suatu kejadian.

Dalam devinisi itu hanyalah disebutkan sesudah wafat Rasullullah saw. karena pada masa hidup Rasulllullah, beliau merupakan rujukan pembentukan hukum Islam satu-satunya, sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaan dalam hukum Syar’i. Dan tidak pula terbayangkan adanya kesepakatan, karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang.[1] Read the rest of this entry

WAKAF DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Lembaga wakaf dikenal sejak agama Islam masuk ke Indonesia sebelum agama Islam masuk ke bumi nusantara, telah di kenal suatu lembaga yang mirip dengan lembaga wakaf, missal : Huma Serang di masyarakat Badui di Cirebon, Banten Selatan, Tanah Preman di Lombok1 dalam tradisi berikutnya wakaf membudaya dan menjadi umat Islam lembaga ini sangat menjunjung perkembangan agama Islam, khususnya dalam menyelesaikan sarana peribadatan, pendidikan sosial dan lain-lain.

Karena demikian pentingnya wakaf bagi orang Islam, maka tidak mengherankan apabila pengatruran-pengaturan mengenai lembaga ini telah ada sejak zaman pemrintahan kolonial Hindia Belanda misalnya yang terdapat (1) Bijblad (tambahan lembaga negara) nomor 6196, tahun 1965 (2) Bijblad nomor 12573 tahun 1931, (3) Bijblad nomor 13390 tahun 1934 dan (4) Bijblad nomor tahun 1935,2

Sementara itu setelah Indonesia merdeka, lahir peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan, misalnya (1) undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, (2) peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.3, (3) peraturan pemerintah No. 38 tahun 1936 tentang penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, (4) peraturan pemerinta No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan berbagai peraturan-peraturan.4.