Nasahk dan permasalahannya

PENDAHULUAN 

Dalam kaitannya terhadap ilmu Ushul Fiqh terdapat begitu banyak pemahaman dari para ulama terhadap pengambilan hukum fiqh itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan ditengah pemahaman mereka yang kontraversial itu, begitu banyak melahirkan qoidah ushuliyyah yang tentunya mengarah pada pandangan masing-masing golongan ulama itu sendiri.

Maka pada pembahasan ini hanya sedikit membahas tentang problematikan nasakh yang mana dalam masalah ini ada di antara mereka yang menerima nasakh dan bahkan adapula yang mengingkari nasakh itu sendiri baik terhadap dalil yang qot’i maupun yang dzonni.

  1. 1.      Pengertian

Dalam kajian ushul fiqh, masalah nasakh ini menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan oleh para ulama ushul. Oleh karena itu, uraian berikut ini akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya masalah nasakh ini dalam kaitanya dengan Hukum Islam.

Secara etimologi, kata nasakh di dalam bahasa Arab diartikan dengan التبدل ” ” (mengubah, mengganti), الرفع ” ” (penghapusan) atau disebut dengan الإزالة ” ” (menghilangkan) dan sama pula artinya dengan الإبطال ” ”  (pembatalan). Dan adapula yang mengartikan nasakh dengan النقل ” ”  yaitu, memeindahkan atau mengganti.

Kemudian, nasakh menurut istilah syara’ atau yang diartikan oleh para ulama ushul fiqh terdapat beberapa definisi yang pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsipil, kecuali berbeda dalam redaksional. Di antara definisi tersebut dapat dikemukakan pada uraian berikut ini:

  1. Zaky al_din Sya’ban mendefinisikan nasakh seperti berikut ini:

رفع الحكم الشرعي بد ليل شرعي متأخر عن دليل ذلك الحكم.

Penghapusan ketentuan hukum syara’ dengan suatu dalil syara’ yang (datang) kemudian dari ketentuan hukum semula.

 

  1. Sementara Abdul Karim Zaidan, mendefinisikan nasakh sama seperti Zaky al-Din Sya’ban:

رفع الحكم الشرعي بد ليل شرعي متأخر عنه ويسمى هذا الدليل با لناسخ ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ ويسمى الرفع بالنسخ.

Penghapusan ketentuan hukum syara’ yang semula dengan suatu dalil syara’ yang (datang) kemudian disebut dengan Nasikh dengan ketentuan hukum semula disebut dengan mansukh, sementara penghapusan hukum tersebut disebut dengan Nasakh

 

  1. Kemudian Abdul Wahab Khalaf, memberikan definisi tentang nasakh ini sebagai berikut:

النسخ هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا،  إبطا لا كليا أو إبطالا جزئيا لمصلحة اقتضته.

Nasakh ialah pembatalan pengamalan (penggunaan) hukum syara’ dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik secara jelas atau samar-samar, secara kulliy atau juziy karena danya ketentuan yang dikehendaki.

 

  1. Selanjutnya Muhammad bin Umar-al-Khabbazy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Nasakh ialah:

هو بيان انتهاء الحكم الشرعي الذي فى تقديره أوهامنا استمراره بطريق من صاحب الوحي متأخر.

Nasakh ialah penjelasan berakhirnya masa berlaku ketentuan hukum syara’ yang didasarkan menurut perkiraan kita dengan jalan adanya wahyu yang datang kemudian.

 

Dari keempat definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Nasakh itu ialah menghapuskan dan membatalkan pemberlakuan suatu ketentuan hukum syara’ dan menggantinya dengan ketentuan hukum syara’ yang baru. Ketentuan hukum syara’ yang baru atau yang datang terakhir disebut dengan istilah Nasikh ( ناسخ). Adapun ketentuan hukum syara’ yang dihapus atau yang dibatalkan karena adanya ketentuan hukum yang baru disebut dengan Mansukh (منسرخ). Dan dari keempat definisi yang baru definisi diatas, juga tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Hanya saja, definisi yang dikemukakan oleh Muhammad bin Umar al-Khabbaziy, tidak menyebutkan atau menggunakan istilah berakhirnya masa berlaku suatu ketentuan hukum karena adanya ketentuan hukum baru yang datang kemudian.

Mengapa adanya Nasakh atau penghapusan suatu ketentuan hukum syara’, lalu diganti dengan ketentuan hukum yang baru? Pada hakekatnya, tidak seorangpun yang dapat mengetahuinya, karena penghapusan suatu ketentuan hukum syara’ dan menggantikannya dengan ketentuan hukum syara’yang baru menyangkut kebijakan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya.

Namun demikian, menyangkut pembatalan hukum syara’ (Nasakh) yang semula telah diberlakukan dan diganti dengan ketentuan hukum yang baru, jelas mengandung  tujuan yang hendak dicapai. Menurut Abdul Wahab Khaf, bahwa pembatalan suatu ketentuan hukum dan kemudian menggantikannya dengan hukum yang baru, tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nasakh hukum syara’ itu berkaitan dengan kepentingan kehidupan umat manusia secara keseluruhannya. Jika suatu ketentuan hukum tidak mungkin mengandung maslahat lagi, karena illat yang mendasarinya telah berubah dan atau telah hilang serta tidak dapat menampung kebutuhan umat sebagai akibat dari perkembangan masyarakat, maka ketentuan hukum harus diubah dan diganti dengan yang baru.

Abdul Wahab Khalaf, secara tegas menyebutkan bahwa semua ketentuan hukum baik Taklifiy (تكيفى ) maupun Mad’iy ( وضعى ) tujuannya untuk kemaslahatan manusia (حنيق مصاح الناس), sementara kemaslahatan manusia akan selalu mengalami perubahan dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi (مصالح الناس قد تتغير أحوالهم). Hukum-huku yang disyari’atkan Allah itu berpijak pada alasan atau sebab yang mendorong penetapannya. Jika sebab atau alasan yang menjadi dasar penciptaan hukum tersebut hilang, maka nilai kemaslahatan yang dikandungnya, juga menjadi tidak ada.

Disinilah letak dikenalnya adanya Nasakh dalam hukum islam. Kemungiknan saka, Allah mensyari’atkan suatu ketentuan hukum pada satu ketika, tetapi pada waktu yang lain sesudah ada perubahan kondisi, lingkungan dan situasi hukum tersebut tidak lagi sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki Allah, sebagai pencipta hukum. Artinya, yang mengubah hukum itu adalah atas dasar kehendak Allah sendiri.

 

  1. 2.      Rukun Nasakh

Yang dimaksud dengan uraian pada bagian ini adalah unsur-unsur yang dijadikan pijakan atau patokan terjadinya Nasakh. Dengan kata lain, terjadinya Nasakh suatu ketentuan hukum bila memenuhi empat unsur sebagai landasan pijakannya. Keempat unsur ini oleh ulama ushul disebut dengan arkan al-nasakh (أركان نسخ) yaitu Rukun Nasakh.

Adapun keempat unsur yang menjadi rukun Nasakh ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali, adalah sebagai berikut:

  1. Disebut dengan (النسخ), yaitu adanya pernyataan penghapusan suatu ketentuan hukum, dan ini disebut dengan (رفع الحكم).
  2. Disebut dengan (النسخ), yaitu yang membatalkan atau yang menghapus pemberlakuan hukum. Tentu saja, yang membatalkan hukum disini ialah Allah SWT, sendiri. Karena Dia yang membuat hukum dan Dia pula yang membatalkannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Allah yang membatalkan hukum ini disebut dengan (الرفع للحكم).
  3. Disebut dengan (المنسرح), yaitu ketentuan hukum yang dibatalkan atau yang diganti dan dihapus (الحكم المرفوع).
  4. Disebut dengan (المنسوخ عنه), yaitu orang yang dibebani hukum. Orang yang dibebani hukum ini, adalah merupakan objek pemberlakuan hukum, yang disebut dengan (المتعيد المكلف). Tentang rukun Nasakh yang telah disebutkan ini, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul.

 

  1. 3.      Syarat-Syarat Nasakh

Yang dimaksud dengan syarat-syarat Nasakh disini ialah hal-hal yang mengikat pelaksanaan Nasakh. Menurut Zahrah ada empat syarat bagi Nasakh.

  1. Hukum yang dibatalkan itu (الحكم المنسرح) bukan persoalan yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya permanent dan abadi. Misalnya, karena Nabi SAW, bersabda bahwa jihad itu adalah berlaku sejak diperintahkan sampai hari kiamat (الجهاد ماض إلى يوم القيامة). Atau yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat, puasa, haji dan zakat.
  2. Hukum yang dibatalkan (Nasakh) itu bukan persoalan yang semata-mata berpijak pada akal dilihat dari segi baik dan buruknya; seperti beriman kepada Allah, zalim dan dusta
  3. Hendaklah nash yang membatalkan itu datang kemudian, karena Nasakh menjelaskan berakhirnya pemberlakuan suatu ketentuan hukum. Oleh karena itu, Nasikh (yang membatalkan) datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan dan kedua ketentuan hukum tersebut Nasikh Mansukh mempunyai kekuatan yang sama (فى قوة واحدة).
  4. Hendaklah Nasakh itu berkenaan dengan Nasakh damaniy (النسخ الضمنى), yaitu perlawanan dua ketentuan hukum yang tidak ada jalan untuk mengkompromikannya (التوفيق). Sementara itu, Imam Al Ghozali juga menyebutkan empat macam syarat berlakunya Nasakh. Sebagaiamana dijelaskan oleh al Ghozali, keempat macam syarat itu merupakan persyaratan yang mengikat bagi bolehnya Nasakh. Adapun keempat macam syarat tersebut adalah:

Pertama, Hukum yang dibatalkan itu adalah hukum syara’, bukan yang berdasarkan ketentuan akal; Kedua, Hukum yang dibatalkan itu merupakan Khitab (tuntutan) syara’. Tidak disebut Nasakh jika pembatalan hukum bagi mukallaf yang telah meniggal; Ketiga, Hendaklah tuntutan pembatalan hukum itu bukan ketentuan hukum yang berkaitan dengan waktu, dimana bila berakhirnya waktu maka berakhir pula berlakunya hukum tersebut. Misalnya dalam Al-Qur’an disebutkan:

…….. ثم أتموا الصيام إلي الليل ……..

Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga (sampai) datang malam. (QS. Al Baqoroh: 187).

Berakhirnya puasa dengan datangnya malam hari, karena dalam ayat itu sendiri telah menetapkan bahwa puasa itu akan berakhir bila malam telah tiba: Keempat, Hendaklah Khitab yang menjadi pembatal (Nasakh) itu datangnya kemudian dari yang dibatalkan (Mansukh).

Dari keempat syarat yang dikemukakan oleh Al Ghozali ini, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang mendasar dengan apa yang disebutkan oleh Abu Zahra, kecuali dari segi redaksional yang secara substansial tidak berbeda.

 

  1. 4.      Dasar Hukum Nasakh

Berdasarkan pendapat dari kebanyakan ulama, dan memang dari sejumlah ayat Allah sendiri menyatakan adanya Nasakh tersebut. Diantara ayat-ayat itu adalah sebagai berikut:

ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم نعلم أن الله على كل شيء قدير.

Apa saja ayat yang telah kami hapuskan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, maka kami datangkan (ganti) dengan yang lebih baik dari padanya, atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al Baqoroh: 106).

وإذا بدلنا أية مكان أية والله أعلم بما ينزل قالواإنما أنت مفتر بل أكثر هم لا يعلمونز

Dan apabila kami letakkan (ganti) suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. An Nahl: 101).

يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ……….

Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi Allah terdapat umum kitab. (QS. Ar Rad: 39).

Ketiga ayat diatas menjadi dasar hukum adanya Nasakh teradap hukum syara’. Kebanyakan ulama menjadikan ayat-ayat diatas sebagai pegangan dalam melihat kemungkinan adanya Nasakh tersebut. Bagaimana pendapat ulama tentang Nasakh ini akan diuraikan pada bagian tersendiri.

 

  1. 5.      Waktu Nasakh Dan Kaidah Pelaksanaannya

Para ulama telah sepakat bahwa Nasakh itu hanya ada pada nash wahyu. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa waktu terjadinya Nasakh itu hanya terjadi ketika Nabi SAW, masih hidup dan tidak boleh sesudah wafatnya beliau. Hal ini mengingat bahwa wahyu tidak turun lagi, sudah diturunkan setelah wafatnya Nabi.

Jika terjadi Nasakh sesudah wafatnya Nabi, hal itu berkaitan dengan hukum-hukum furu’ (الأ حكام الفرعية) yang boleh jadi dan dapat  diterima apakah sifatnya pergantian atau dapat diterima.

Oleh karena itu, ada satu kaidah yang harus diperhatikan dalam memahami Nasakh ini. Dijelaskan bahwa dalam Nasakh tersebut, sesungguhnya Nasikh (الناسخ) harus merupakan dalil yang kuat atau lebih kuat dari Mansukh atau yang dibatalkan dan Nasikh tersebut datang kemudian bukan sebelum Mansukh. Atas dasar kaidah ini, maka terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi pegangan dalam hal Nasakh hukum ini:

Abdul Karim Zaidan menyebutkan sebagai berikut:

  1. Nash Al Qur’an boleh dibatalkan (Nasakh) sebagian oleh sebagian yang lain, karena ia mempunyai kekuatan yang sama (فى قوة واحدة)
  2. Nash Al Qur’an di Nasakhi dengan Sunnah Mutawatir dan bagitu pula sebaliknya. Karena Sunnah Mutawatir itu adalah qt’iy al subut, sama seperti Al Qur’an dan sumbernya adalah satu, yaitu Wahyu
  3. Boleh melakukan Nasakh terhadap Sunnah Ahad yang sama kuatnya atau lebih kuat dari yang dibatalkan
  4. Ijma’ tidak boleh membatalkan (Nasakh) bagi nash Al Qur’an dan sunnah
  5. Nash Al Qur’an dan Sunnah tidak dapat menjadi Nasikh (yang membatalkan) bagi Ijma’, karena yang membatalkan (Nasikh) datang kemudian, sementara nash Al Qur’an dan Sunnah lebih dahulu dari Ijma’
  6. Ijma’ ditetapkan atas dasar nash Al Qur’an dan Sunnah, tidak boleh dibatalkan oleh ijma’ yang lain.
  7. Qiyas tidak dapat menjadi Nasikh (pembatalan) bagi nash Al Qur’an dan Sunnah atau Ijma’
  8. Qiyas tidak dapat membatalkan qiyas yang lain.

About Luxman Dialektika

seorang yang masih belajar di Universitas Islam Negri malang fakultas hukum yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren NH MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting hiduplah sederhana,santun,jujur, gaya terserah kalian dah,, yang terpenting jangan berhenti belajar &a punya konsep masa depan. okee :) salam dialektika

Posted on Juni 24, 2013, in Kumpulan makalah-makalah and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: