Setitik Visi Tentang Amandemen UUD 1945

Oleh Dr. SUTRADARA GINTING – TJETJE H. PADMADINATA

LEWAT setengah abad sejak generasi Revolusi 1945, di Indonesia ini telah lahir generasi Reformasi 1998. Generasi muda ini juga sekaligus (tegelijk) generasi baru; paradigma baru, orientasi baru, pemikiran baru, wawasan baru, dan sangat mungkin sebetulnya menginginkan konstitusi baru sebagai hukum dasar baru di Indonesia.

Mereka ini seolah-olah berkata: “berikanlah kami kesempatan dan kepercayaan untuk menentukan nasib dan masa depan kami, dengan membuat penjabaran yang sesuai dengan tuntutan jaman tentang hal-hal mendasar dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dengan halnya para senior di jamannya dulu yang mendapat kesempatan dan kepercayaan dari para pendahulu mereka. Kami bukan hanya ahli waris dan penerus dari cita-cita dan warisan nilai-nilai lama, melainkan adalah juga penciptaan nilai-nilai baru. Bukankah anak manusia adalah anak jamannya?”

Sedangkan di lain pihak masih ada warga Generasi Revolusi 1945 yang masih hidup, dan nampaknya mereka ini sesungguhnya tidak menghendaki perubahan aksara (kata) apalagi jiwa (semangat) dari UUD 1945. Mereka ini bukan migusti, melainkan hanya mupusti UUD 1945. Dan mereka ini pun seakan berkata: “Berikanlah kami kesempatan untuk hidup tenang dalam melakoni sisa-sisa pengabdian kami untuk rakyat dan negeri ini, dengan meyakini bahwa hal-hal mendasar dalam perikehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia tidak akan diruntuhkan. Sebab, itulah hal-hal yang kami anggap sangat berharga yang dapat kami wariskan kepada generasi penerus”.

Maka amandemen dengan sistem adendum terhadap UUD 1945 merupakan jawaban dan jalan tengah yang arif dan santun sesuai dengan seni kenegarawanan serta dialektika-logika-etika sejarah, yang diharapkan pula mendapat penerimaan rakyat serta ridho Allah SWT, Tuhan YME.

Sekarang ini di Indonesia, siapa yang merasa lebih cemas: para pemimpin tentang nasib rakyat, atau justru rakyat tentang kelakuan para pemimpin? Habis gelap datanglah terang, habis jaman kecemasan datang jaman keemasan. Yang jelas dan pasti adalah: Indonesia ini butuh sang juru damai, bukan panglima perang…..!

Akal sehat (common sense) apalagi kecendekiawanan menuntut adanya visi (wawasan, pandangan) bahwa amandemen konstitusi (reformasi konstitusi) dipandang bukan hanya dalam pengertian substantif bahwa perubahan tersebut merupakan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kemajuan jaman. Dengan tetap memelihara hal-hal yang sangat mendasar tersebut tetap dan terus mengalir dan mengarahkan perubahan yang dilakukan. Hal-hal yang sangat mendasar tersebut terdiri dari 1) nilai-nilai dasar, 2) bangun dasar, 3) keutuhan wilayah negara. Nilai-nilai dasar termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, bangun dasar adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI: bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dengan wilayah ex-Hindia Belanda).

NKRI bukan negara kesatuan yang berbentuk pemerintahan monarkhi (kerajaan, kesultanan, kekaisaran), walaupun mungkin saja dalam praksis kesehariannya ada (banyak?) pejabat-penguasa di Republik ini yang berkelakuan seperti kaisar-kaisar (kaisarina-kaisarina) kecil. Kalau musuh-musuh demokrasi adalah konspirasi (komplotan), diskriminasi, dan kekerasan. Maka musuh dari republikanisme demokratik adalah feodalisme politik yang otoriter, korup, dan klenik (percaya pada tahayul yang irrasional). NKRI, jelas pula bukan negara federal dengan bentuk pemerintahan republik (apalagi monarkhi).

Posted on Juni 23, 2013, in edukasi and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: