Usulan Pembubaran Departemen Agama



Usulan pembubaran Departemen Agama dikemukakan tokoh NU (Nahdlatul Ulama), di antaranya Dr Said Agil Siradj yang pernah bersaing dengan KH Hasyim Muzadi dalam pencalonan Ketua Umum NU menggantikan Gus Dur. Juga diusulkan oleh Dr Nur Muhammad Iskandar Al Barsyani –Ketua DPW PKB Jateng– yang juga setuju Republik Indonesia dijadikan negara sekuler.

Terhadap gejala di tubuh NU semacam ini, Salahuddin Wahid, adik Gus Dur, tampak memperingatkan mereka dengan tulisannya, di antaranya sebagai berikut:

“Duta Masyarakat Baru (koran orang NU yang muncul kembali di masa pemerintahan Gus Dur, pen) edisi 20 Mei 2000 menulis pendapat Dr Nur Muhammad Iskandar Al Barsyani –Ketua DPW PKB Jateng—yang intinya setuju Republik Indonesia dijadikan negara sekuler. Dr Al Barsyani mengusulkan juga untuk membubarkan Departemen Agama, usul yang pernah dikemukakan oleh Dr Said Agil Siradj beberapa tahun lalu yang sempat menimbulkan reaksi yang cukup keras di kalangan umat Islam. Pendapat ini dikemukakan lagi di harian yang sama pada tanggal 7 Juni 2000, yang menunjukkan bahwa masalah tersebut dianggap begitu penting.”

Salahuddin menilai, pendapat Al Barsyani itu sama dan dipengaruhi oleh pendapat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang telah banyak menulis dan melontarkan pendapat di berbagai kesempatan.

Keberadaan Departemen Agama, menurut Salahuddin Wahid, juga merupakan salah satu bentuk dari titik temu antara negara sekuler dengan negara agama. Dan itu adalah kenyataan historis yang merupakan warisan dari para pendiri bangsa. Memang pada awalnya para tokoh Islam mengusulkan didirikannya Departemen Agama, tetapi ditolak oleh kalangan nasionalis sekuler dan non- Islam. Tetapi kemudian justru para tokoh yang menentang gagasan itu lalu mengusulkan dibentuknya Departemen Agama karena secara nyata di lapangan terdapat kebutuhan untuk mendirikannya. Bahwa sekarang ada langkah Departemen Agama yang tidak sesuai dengan tuntutan keadaan, menurut saya (Salahuddin Wahid, pen) bukan Departemen Agamanya yang harus dibubarkan, tetapi kita harus melakukan definisi ulang dari peran dan fungsi Departemen Agama, yang dikaitkan juga dengan pemberian otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah.

Untuk mengakhiri tulisannya, Salahuddin menegaskan:

Sebenarnya kalau Dr Al Barsyani dan Gus Dur mungkin juga banyak tokoh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) lainnya ingin memperjuangkan negara sekuler, tidak menjadi soal. Itu adalah hak sepenuhnya dari mereka.yang tidak bisa kita kurangi. Tetapi jangan mengkaitkan PKB dengan NU, karena NU tidak menginginkan negara sekuler. Anggaran Dasar NU dengan jelas menyatakan hal itu dalam pasal yang mengatur tujuan yaitu “berlakunya syari’at Islam di dalam masyarakat Indonesia”. Hal itu dipertegas dalam keputusan Muktamar NU di Krapyak yang mengamanatkan PBNU untuk memperjuangkan disetujuinya UU Peradilan Agama.

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Juni 16, 2013, in edukasi and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: