Kelembagaan negara

nah,, sahabat “bloger dialektika”, kali ini admin pengn posting masalah lembaga negara. dah pada tau belom sih lembaga apa aja yang ada di negara kita??? wah jangan belum tau nihc., khususnya lembaga tinggi pemerntah, cuma taunya masalah”nya, tapi gx tau kedudukan di negara… oke langsunga aja simak,, tetap santun damai dan berilmu .. 🙂

1.      Kelembagaan negara

Lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan lembaga-lembaga tinggi negara ialah :

  1. Presiden,
  2. Dewan Pertimbangan Agung,
  3. Dewan Perwakilan Rakyat,
  4. Badan Pemeriksa Keuangan,
  5. Mahkamah Agung
    1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
      1. Kedudukan

Lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara RI.

  1. Tugas

MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai tugas sebagai berikut.

a). Menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3).

b). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Pasal 3).

c). Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (2))

  1. Wewenang

Wewenang MPR, antara lain :

a). Membuat putuusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, termasuk penetapan GBHN;

B). Meminta   pertanggung  jawaban  Presiden  mengenai   pelaksanaan GBHN dan menilai [ertanggung jawaban tersebut;

c). Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatanya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar GBHN dan/atau UUD;

  1. Keanggotaan

Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 2 (1), “ MPR ditambah dengan utusan-utusahnj dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

  1. Era Globalisasi

Era glibalisasi menuntut reformasi dalam segala bidang. Dalam bidang politik, tuntunan tersebut disampaikan kepada MPR-RI periode 1999-2000.

  1. Sidang MPR

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 2 ayat (2) bahwa MPR akan bersidang selambat-lambatnya lima tahun sekali. Ketentuan “sedikit-dikitnya” itu mengandung kemungkinan mengadakan sidang lebih dari satu kali dalam lima tahun.

Dalam Era Globalisasi, berdasarkan Tap. MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR-RI, dan tahunan, dan sidang istimewa.

  1. Proses Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan-keputusan MPR di lakukan melalui empat tingkat pembicaraan.

  1. Tingka I : Pembahasan oleh badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dari hasil pembahasan yang merupakan rancangan ketetapan keputusan MPR.
  2. Tingkat II : Pembahasan oleh rapat paripurna MPR
  3. Tingkat III : Pembahasan oleh komisi/panitia Ad Hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan pada tingkat I dan II. Hasil pembicaraab tingkat III merupakan rancangan ketetapan / keputusan MPR.
  4. Tingkat IV : Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna
  5. Presiden
    1. Kekuasaan Kepala Pemerintah

Presiden adalah kepala kekuasaan ekskutif dalam negara. Di dalam menjalankan kewajibannya presiden di bantu oleh wakil presiden. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD 19435).

Dalam keadaan kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang walaupun tanpa mendapat persetujuan DPR sebelumnya (Pasal 22 ayat (1) UUD 1945).

  1. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara

Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 mengatur kekuasaan Presiden selakau Kepala Negara. Penjelasan pasal demi pasal di uraikan sebagai berikut :

  1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (Pasal 10)
  2. Hak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11)
  3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
  4. Mengangkat dua konsul dan menerima duta negara lain (Pasal 13)
  5. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (pasal 14)
  6. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
  7. Dewan Pertimbangan Agung

Dewan pertimbangan agung merupakan lembaga tertinggi negara. Dewan pertimbangan agung masalah lembaga penasihat pemerintah. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usus dan wajib mengajukan pertimbangan kepada pemerintah. Anggota Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas unsur-unsur dari masyarakat, seperti tokoh-tokoh politik, kekaryaan, daerah maupu sosial.

  1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diatur dalam UUD 1945 pada bab IV pasal 18. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menjabarkan hal-hal berikut :

  1. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
  2. Daerah-daerah bersifat otonom atau bersifat administrasi yang pengaturanya ditetapkan dengan undang-undang.
  3. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan Badan Perwakilan Daerah, karena di daerah pemerintahan akan bersendi pada permusyawaratan.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan membuat undang-undang yang selama ini dipegang oleh presiden dengan persetujuan MPR, berubah menjadi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” (perubahan I : Pasal 20), sedangkan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR” (perubahan I : Pasal 5 Ayat (1). Dalam membuat undang-undan harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

  1. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan pemeriksa keuangan merupakan badan tertingi negara dengan tugas khusus negara untuk memeriksa tangung jawab negara. Apakah telah digunakan sesuai dengan yaang yang telah di setujui DPR (Pasal 23 ayat (5). Undang-undang yang mengatur BPK ialah UU.5 tahun 1973.dalam undang-undang ini dinyatakan tugas BPK adalah memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN.

  1. Mahkamah Agung

Mahkamah agung dan badan peradilan yang lainya adalah pemegang kekuasaa kekuasaan yang merdeka.Undang-undang yang mengatur kekusaan ialah UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekusaan, yang telah diganti dengan UU No.35 tahun 1999 /dalam undang itu telah disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan           pancasila, demi terselenggaranya negara hukum RI.

Lingkup kekuasaan kehakiman berdasarkan masing-masing undang-undangnya adalah sebagai berikut :

  1. Peradilan Umum (UU No. 2/1986).
  2. Peradilan Agama (UU No. 7/1989).
  3. Peradilan Militer (UU No. 5/1950).
  4. Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986).

Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi. Artinya, terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh badan peradilan lain dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. MA juga melakukan pengawasan teringgi atas tindakan  badan-badan peradilan itu. Hakim agung diangkat oleh Persiden selaku kepala negara dari nama yang diusulkan DPR. Susunan MA terdiri ats pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris jendral. Sesuai dengan tuntutan reformasi pimpinan MA mendapat penilaian yang intensif dari anggota DPR sebelum diusulkan untuk diangkat oleh Persiden.

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Mei 19, 2013, in edukasi, Kumpulan makalah-makalah and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: