Eksistensi Politik Dalam Islam

Dikalangan masyarakat Islam pada umumnya kurang melihat hubungan masalah politik dengan agama. Hal ini antara lain disebabkan karena pemahaman yang kurang utuh terhadap cakupan ajaran Islam itu sendiri. Kuntowijoyo misalnya mengatakan : “ Banyak orang, bahkan pemeluk Islam sendiri tidak sadar bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah komunitas (umat) tersendiri yang mempunyai pemahaman kepentingan dan tujuan-tujuan politik sendiri ”. Banyak orang bergama Islam, tetapi hanya menganggap Islam adalah agama individual, dan lupa kalau Islam juga merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur, dan mampu melakukan aksi bersama. Keterkaitan agama Islam dengan aspek politik selanjutnya dapat diikuti dari uraian yang diberikan Harun Nasution dalam bukunya “ Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek ”.

Dalam buku tersebut menegaskan bahwa persoalan yang pertama-tama timbul dalam Islam menurut sejarah bukanlah persoalan tentang keyakinan melainkan persoalan politik. Keberadaan politik dalam Islam dapat pula dilihat dari munculnya berbagai politik, khususnya Kholifah dan Imamiah yang diajukan sebagai aliran. Berbagai aliran Politik, Theologi dan bahkan juga para Filosof sudah berbicara tentang politik. Jika kaum Syiah misalnya, mengatakan bahwa kekuasaan pemerintahan harus berasal dari keturunan Ali bin Abi Tholib, kaum Sunni tidak menerima paham-paham tersebut. Bagi kaum Sunni Ali dan keturunannya sama seperti manusia biasa, sama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain. Oleh karena itu, jabatan kepala negara dalam teori mereka tidak dikhususkan untuk Ali dan keturunannya, dan kalaupun dikhususkan hanya untuk suku Quraisy.

Dan karena suku Quraisy ini sulit di identifikasi baik secara etnik maupun geografis, kriteria tersebut diperlebar menjadi kriteria yang bersifat kualitatif. Selain kaum Theolog, kaum filosofis Islam juga membahas soal politik dalam Islam Al-Farabi umpamanya, meninggalkan buku bernama Al-madinah Al-Fadhilah (Negara terbaik). Didalamnya ia menguraikan bahwa negara terbaik adalah negara yang dikepalai seorang Rasul. Tetapi karena zaman Rasul telah selesai, negara terbaik kelas dua ialah negara yang dikepalai oleh seorang filosof Islam. Sementara itu, Ibnu Sina juga berpendapat bahwa negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh Rasul dan sesudah itu negara dipimpin oleh filosof. Kholifah harus orang yang ahli dalam soal hukum (Syari’ah), mementingkan soal spritual dan moral dan mesti bersikap adil. Ia harus membawa umat kepada kebahagiaan didunia dan kebahagiaan akhirat. Menurut Munawir Syadzali bahwa dikalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian barat yakni hanya masyarakat hubungan antara manusia dan Tuhan. Tetapi sebaliknya Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berbegara. Sistem politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW. Dan oleh keempat Kholifah Al-Rosyidin. Aliran Kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.

Menurutnya, Nabi Muhammad hanyalah seorang yang biasa seperti halnya Rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal yaitu mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia dengan budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Aliran Ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan dalam Islam terdapat sisten kenegaraan. Dan aliran ini juga menganggap bahwa agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Adanya berbagai aliran dan golongan yang ada dalam sejarah sebagaimana yang tellah disebutkan diatas adalah merupakan fakta, walaupun hal ini terkadang menyulitkan, ketika harus menentukan tentang pendapat mana yang harus diikuti.

Secara hakiki, sejarah pemikiran Islam sejak awal pertumbuhannya termasuk bidang politik, adalah sejarah tentang Kolonialisme dan Modrenisme dalam segala aspek dan seginya, masalah aliran pemikiran Islam menjadi rumit, sikap yang dapat diambil dalam keadaan demikian, adalah kita memandang bahwa semua aliran tersebut Islam. Namun dalam prakteknya dapat dipilih yang mana menurut tuntutan masyarakat yang paling cocok. Pendapat aliran yang ketiga sebagaimana dikemukakan, tampaknya yang paling sesuai dengan praktek lapangan. Ini dapat kita lihat bahwa Islam ternyata tidak menetapkan sistem pemerintahan tertentu. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam saat ini misalnya, ada yang menerapkan sistem kerajaan, Republik dan sebagainya.

  • K.H. Dr. dr. Tarmizi Taher, Berislam secara modren, Grafindo Hazanah Ilmu, Jakarta 2007.

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Mei 17, 2013, in edukasi, Kumpulan makalah-makalah and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: