konstitusi

Pengertian Konstitusi

Konstitusi merupakan seperangkat aturan main dalam kehidupan bernegara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara. Konstitusi biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Keberadaan konstitusi di suatu negara diharapkan dapat melahirkan sebuah negara yang demokratis. Namun hal itu tidak akan terwujud apabila terjadi penyelewengan atas konstitusi oleh penguasa yang otoriter[1].
2.1 Definisi Konstitusi Menurut Etimologi dan Terminologi
Kata konstitusi berasal dari bahasa latin constitutio, bahasa Inggris constitution, bahasa Prancis constituer, bahasa Belanda constitutie, bahasa Jerman konstitution, yang mempunyai arti membentuk, sedangkan menurut pengertian terminologinya yaitu pembentukan akan suatu negara, dan adapun yang lebih luas pengertiannya yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat[2].
2.2 Definisi Konstitusi Dari Pemikiran Barat
Taufiqurrohman Syahuri mengutip didalam buku “An Introduction to Contitutional Low” karangan Eric Barendt, dalam bukunya ini dinyatakan bahwa: “The constitution of a state is the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, courts and other important national institution”. Konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis, secara garis besar untuk mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga negara penting yang lainnya[3].
2.3 Definisi Konstitusi Dari Pemikiran Islam
Piagam Madinah adalah sebuah loncatan besar pemikiran modern yang dibuat oleh Muhammad sebagai perwakilan dunia timur di saat bangsa Barat berkutat dalam abad kegelapan yang berkepanjangan bahkan piagam ini secara argumentatif telah dapat dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar tertulis pertama di dunia dengan berbagai kelebihan yang salah satunya: sebagai naskah tertulis pertama yang mengakomodasi hak-hak dasar atau hak asasi manusia (HAM) terutama dalam kebebasan memilih agama.
Terbentuknya negara-kota Madinah dapat dijelaskan dengan Teori Perjanjian (kontrak) sosial yang diajukan oleh Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan, John Locke, dan Jean- Jacques Rousseau dalam The Social Contract Or Principles Of Political Right.

Ketiganya menjelaskan sebuah teori yang sebenarnya memiliki prinsip yang sama. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa masyarakat pada awalnya berada dalam tahap naturalis dengan konsep homohominilupus “manusia sebagai serigala bagi yang lainnya”. Dalam perkembangannya, tahapan ini bergerak ke dalam billum omnium contra omnes “perang semua melawan semua”. Dua kondisi ini terlihat pada masa perang-perang saudara maupun dalam proses perang saudara di Yastrib antara suku ‘Aws dan Khazraj yang dipecah belah oleh beberapa suku beragama Yahudi yang berada dikota tersebut[4].
Tahapan pun berkembang menuju kesadaran manusia untuk mencari solusi agar dapat hidup bersama. Dalam tahap ini, suku ‘Aws dan Khazraj yang sudah mulai bosan dengan peperangan memilih Muhammad yang berada di kota Makkah sebagai pihak netral yang akan menjadi mediator konflik. Muhammad pun mengirimkan satu orang delegasinya, Mush’ab bin ‘Umair, sebagai perwakilannya di Yastrib. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Muhammad untuk mempersiapkan rumah baru bagi dakwahnya menggantikan situasi kota Makkah yang tidak kondusif untuk mengembangkan dakwah.
Mushab pun berhasil dan rakyat Yastrib mencapai tahapan perjanjian perang dan permusuhan usai. Dalam beberapa tahun berikutnya, Yastrib telah berkembang dan telah memiliki pendukung terpentingnya sebagai negara: persatuan dan kesatuan rakyat. Muhammad yang telah populer di sana kemudian berhijrah menuju kota tersebut dan mayoritas rakyat Yastrib menerimanya sebagai pemimpin. Ketika itu, beberapa suku beragama Yahudi dan sebagian suku arab di Yastrib masih belum bisa menerima hal ini.

Dengan niat yang luhur dan karakter kepemimpinan yang superior, Muhammad mengunjungi seluruh suku tersebut untuk mendengar kebutuhan dan kepentingan mereka. Pada akhirnya, pada tahun 622 M, mereka pun menerima Piagam Madinah sebagai pelindung bagi hak dan kepentingan mereka sebagai rakyat Madinah. Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar.

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Mei 15, 2013, in Kumpulan makalah-makalah and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: