NEGARA DAN PEMERINTAHAN

NEGARA DAN PEMERINTAHAN

 negara

Sejarah Teori Terjadinya Negara

Manusia pada dasarnya makhluk yang hidup dalam kelompok-kelompok(komonitas) untuk bertahan daldm memperjuangkan hidup dan penghidupan.Dari mulai fase perburuan yang berpindah-pindah(nomadent), hingga fase feodalistis yang menetap(madent). Dan pada setiap fase-fase ini mereka mengenal keberadaan pemimpin-pemimpin kelompok yang diberiakn kekuasaan khusus, hingga kemudian membedakan mereka dari anggota kelompok yang lain dalam komonitas. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai system perintahan secara fleksibel.

Dalam sebuah kepemimpinan tersebut lahirlah peraturan-peraturan yang ditujukan untuk mengatur dan menjaga kestabilitasan kelompok hidup, hingga lambat laun peraturan-peraturan ini berkembang dan bertambah kompleks sesuai kebutuhan kelompok hidup(masyakakat), dilain sisi kebutuhan yang makin kompleks tersebut menghenali adanya perluaan teritori dan perangkat hukum rapid an tertata dalam bentuk organisasi. Organisasi dengan kekuasaan teritori inilah yang kita sebut sebagai Negara. Inilah awal mula terjadinya suatu system kenegaraan.

Dalam literature sejarah dikenal sebuah teori-teori lain mengenai terjadinya sebuah Negara , yaitu;

  1. Teori kenyataan yang menyatakan bahwa tibulnya suatu Negara bersal dari kenyataan riel, yaitu; kenyataan-kenyataan bahwa ketika terpenuhinya unsur-unsur Negara(wilayah, rakyat dan pemeritahan), maka pada saat itu pula Negara sudah menjadi suatu kenyataan.
  2. 2.      Teori ku-Tuhan-an yang menyatakan bahwa timbulnya suatu Negara atas kehendak Tuhan, yaitu; segala sesuatu tidak akan terjadi ketika tuhan tidak mengajarkannya. Teori ini dapat kita kutip dalam konteks undang-undang dasar, yang berbunyi;” Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” 
  3. Teori perjanjian yang mengajarkan bahwa tibulnya suatu Negara atas dasar perjanjian-perjanjian antara orang yang hidup secara merdeka, yaitu; kepentingan-kepentingan individu terikat secara bersama lewat parjanjian dan menjadikannya kepentingan bersama yang terpelihara, dan terjaga.
  4. Teori penaklukan yang menyatakan bahwa suatu Negara terjadi atas karena penaklukan suatu kelompok atas kelompok lain, yaitu; dengan dibentuknya peraturan-peraturan dan organisasi untuk melanggengkan kekuasaan mereka atas pihak yang dikuasai.

Pada dasarnya dalam pendirin independentsi suatu Negara, Negara harus memenuhi penuhi unsur-unsur, yaitu; wilayah kekuasaan, rakyat, dan pemerintahan. Wilayah dalam suatu Negara terbagi atas wilayah laut, udara, dan darat. Rakyat dalam suatu Negara adalah keseluruhan orang yang bertempat dan tunduk  dalam ruang lingkup wilayah kekuasaan Negara tersebut. Sedangkan pemerintahan dalam Negara dibagi dalam tiga bidang kekuasaan, yang ini dilandasi dari teori-teori John Locke dan montesgmeu terhadap sebuah kekuasaan kemerintahan, yaitu:

  1. Legislatif: kekuasaan untuk membuat Undang-Undang yang dilaksanaka oleh suuatu badan perwakilan Rakyat (Parlemen)
  1. Yudikatif: kekuasaan untuk mempertahankan Undang-Undang (Pengadilan) dilaksanakan oleh badan peradilan.
  1. Eksekutif: kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh pemerintah (president dan jajaran kebawahnya). Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala Negara dan dilimpahkan kepada pejabat pemerintah yang merupakan keseluruhan dari badan pelaksana Undang-Undang.

 

Hukum Tata Pemerintahan Era Orde Baru

Dalam kekuasaan Pemerintah Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Bab II Pasal 4 sampai 15 yang berisikan pokok-pokok kelembagaan kepemerintahan, yaitu:

  1. Kepresidenan beserta apartur utamanya yang terdiri dari :

a.   Presiden. Presiden dalam Negara Indonesia menjabat selaku kepala Negara, yaitu: yang berwenang atas bentuk-bentuk kekuasaan, yang membatasi Negara lain, sedangkan selaku kepala pemerintahan, yaitu: berwenang memegang kekuasaan pemerintah dengan dibantu wakil presiden, kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR, kekuasaan membuat peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan mengangkat dan memberhetikan Menteri.

b.   Wakil Presiden. Tugas dan wewenang seorang wakil presiden adalah; membantu presiden dalam melakukan kewajibannya, menggantikan masa kepamimpinan yang ditinggalkan.

  1. Mentri Negara Non Departemen

Menteri Negara non departemen  ialah mentri yang tidak berkuasa atas suatu departemen, tetapi membantu presiden dalam suatu kegiatan kepemerintahan. Terbagi dalam 5 bidang, yaitu;

  1. Menteri Negara bidang ekonomi, keuangan dan industri. Tugasdan wewenangnya dalam kepemerintahan, yaitu; memantu dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam bidang ekonomi, industri dan keuangan. Selain tugas lainnya adalah menyelenggarakan tugas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Susunan organisasi dalam Men Ekuin, yaitu: srkretaris menteri ekuin di bawah kepemimpinan seorang sekretaris menteri. Sekretaris mentri sebagai unsure pembantu membawahi beberapa biro-biro, dan biro-biro membawahi bagian-bagian.
  2. Menteri Negara Bidang kesejahteraan rakyat. Dalam tugas dan wewenangnya:Bertugas membantu presiden dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan pemerintahan, meliputi; Departemen P dan K, Deoartemen Agama, Departemen Social, Departemen Tenaga kerja, Departemen kesehatan. Bertugas melaksanakan petunjuk umum dan khusus tentang penyelenggaraan tugas mengdinir, mengawasi, dan menyempurnakan dalam ruang lingkup kesejaheraan rakyat. Susunan organisasi dalam Men Kesra, yaitu; sekretaris mentei(sebagai pembantu), para penasehat ahli menteri, dan pembantu menteri. Sedangkan sekretaris menteri membawahi bagian-bagian.
  3. Menteri Negara Bidang Penyempurnaan, dan Kebersihan Aparatur Negara. Selain dari pada tugas pokoknya, Men Pan bertugas (sesuai dengan yang ditentukan dalam Keputusan Presidenan No. 18 Tahun 1989) dalam sektor P. Mempunyai susunan organisasi, yaitu; Menteri, Sekretaris Menteri, Musyawarah Sektor P, Staf Pembantu Men Pa, asisten-asisten Men Pa.
  4. Menteri Negara Bidang Pengawasan operasional pembangunan. Tugas dan wewenangnya adalah; membantu presiden dalam pelaksanaan pengawasan proyek-proyek pemerintah. Selain itu menyiapkan data dan iformasi serta mengadakan evaluasi terhadap perkembangan proyek. Susunan keorganisasiannya adalah; menteri yang dibantu oleh staf menteri dalam hal kepala bagian khusus. Sekretaris menteri yang membawahi biro-biro. Asisten menteri / inspektorat.
  5. Menteri Negara Bidang Perhubungan pemerintahan dengan MPRS,DPRGR, dan DPA. Tugas dan wewenangnya adalah; membantu presiden dalam meneliti menganalisa dan menyelesaikan persoalan dalam hubungan pemerintahan. Dan mengadakan kerjasama dengan departeman dan instansi pemerintah. Juga membantu pemerintah dalam membuat rancangan undang-undang. Susunan keorganisasian menteri penghubung pemerintah dengan MPRS,DPRGR,dan DPA,adalah menteri dan di Bantu oleh staf menteri. Sedangkan staf mentri terdiri dari : penasehat menteri,pembantu kusus sekertaris menteri,asisten ekuin,asisten umum,dan asisten urusan MPRS/DPRGR/DPA.
  1. Kejaksaan Agung

Kejaksaan agung sebagai l;ermbaga pemerintahan memiliki tugas dan wewenang yaitu: Sebagai alat Negara penegak hukum, mengadakan penuntua\tan dalam perkara-perkara pidana,menjalankan putusan hakim pidana,mengkordinasikan alat-alat penyelidik menurut ketentuan,mengawasi aliran-aliran kepercayaan,mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Susunan keorganisasian: kejaksaan agung di pimpin oleh jaksa agung yang di Bantu oleh jaksa agung muda yang membawahi,antara lain: bidang inteligen yang terbagi atas tiga direktorat, bidang operasi yang di bagi atas tiga direktorat, bidang pembinaan yang terbagi atas tiga direktorat, bidang pengawasan umum atau insperktorat jendral yang terbagi atas tiga direktorat. Selain direktorat dan inspektorat, tugas kejaksaan agung sehari-hari di laksanakan oleh sekertariat umum yang di pimpin oleh sekertariat umum. Selain itu kejaksaan agung juga membawahi kejaksaan tinggi, kejaksaan negri, perwakilan kejaksaan negri dan pos kejaksaan negri.

  1. Sekretaris Negara

Adapun susunan keorganisasian menurut keputusan presiden yaitu: sekertaris kabinet yang terdiri dari biro umum, biro hukum, biro kerjasama teknik luar negeri, biro personil dan biro keuangan. Sekertariat pengendalian operasional pembangunan yang terdiri dari biro umum, biro pengumpulan data-data, biro proyek bantuan presiden. Sekertaris militer yang membawahi biro administrasi militer, biro tanda jasa, biro keamanan presiden. Rumahtangga kepresidenan yang membawahi biro umum,biro protocol, rumah tangga istana-istana. Staf Sekertaris Negara yang terdiri dari sekertaris-sekertaris Negara yang bertugas membantu sekretaris Negara dalam menjalankan tugas adminitrasi, beberapa asisten sekretaris Negara yang terdiri dari asisten sekertaris urusan umum, asistensi sekertaris urusan khusus,  asisten sekertaris urusan adminitrasi pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen, asisten sekertaris urusan hubungan dengan lembaga tertinggi, asisten sekertaris urusan pengawasan, asisten sekertaris urusandokumentasi.

  1. Kabinet atau Dewan Menteri

Kabinet dalam suatu Negara dapat berbentuk kabinet presidensial yang betanggung jawab atas kebijak sanaan pemerintah. Kabinet koalisi, yang keanggotaan terdiri dari beberapa partai.

Sedangkan kebinet ministerial yang menjalankan kebijaksanaan pemerintahan oleh seorang menteri atau seluruh anggota kabinet. Kebinet ministerial dapat dibagi menjadi;

  1. Kabinet parlementer adalah kabinet yang dibentuk dengan perhitungan suara dalam parlemen.
  2. Kabinet extra parlememter adalah kabinet yang dibentuk dengan tidak memperhatikan suara dalam parlemen

Dilihat dari komposisi (susunan keanggotaan), cabinet parlementer dibedakan dalam;

  1. Kabinet nasional, yang keanggotaan terdiri dari wakil-wakil partai.
  2. Kabinet partai, yang keanggotaan terdiri dari anggota partai.

Kesipulan Dan Penutup

Dari hasil tulisan tadi dapat diambil kesipulan bahwa undonesia dalam penjalanan kepemerintahan eksekutif di era orde baru memiliki beberapa structural politikyang cukup strategis dan sekaligus rumit. Hasil adopsi teori trias politika di Indonesia mengalami perubahan yang diktaktoris dan militerisme. Namun hal tersebut mampu merubah supra struktur sebagai alur berjalannya sebuah Negara.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai tugas semerter ganjil, semoga  menjadi rujukan dan dapat berkenan di hati pembaca.kurang lebihmya saya mohon maaf.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Drs. C.S.T. Kansil, S.H. Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta: 1986

Prof. Dr. Asmail Suny, S.H. M.C.L, Pegeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru , Jakarta: 1981

Moh. Kusnardi S.H, Hokum Tata Negara Indonesia, Fakultas Hokum Universitas Indonesia, Jakarta: 1976

Hartono Hadisoeparto, S.H. Pengantar Tata Hokum Indonesia, Liberty, Yogyakarta:1988

About Luxman Dialektika

seorang lulusan fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang dan meneruskan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang aktif di pergerakan dan nyantri di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda MALANG, saya orang lampung yang nyasar ke malang, yang terpenting dalam hidup ialah sederhana, santun, jujur, gaya terserah kalian saja, yang terpenting jangan berhenti belajar dan punya konsep di masa depan. okee :)

Posted on Mei 10, 2013, in Kumpulan makalah-makalah and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: