Monthly Archives: April 2013

IJMA’ ATAU KONSENSUS DAN SUMBER HUKUM YANG LAIN

IJMA’ ATAU KONSENSUS DAN

SUMBER HUKUM YANG LAIN

  1. Definisi

Ijma’ adalah salah satu dalil Syara’ yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur’an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur’an dan hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum Syara’.

Ijma’ merupakan sebuah prinsif yurisprudensi yang esensial dan ciri khas, yang dijadikan landasan berbuat masyarakat muslim segera setelah mereka kehilangan sumber yang mereka miliki dan dituntut untuk memecahkan masalah pertama dan paling penting. Ijma’ tidak dapat dibatasi oleh waktu atau negara tertentu. Menurut Imam Malik, Ijma’ adalah ijma’ para shahabat Nabi dan para Tabi’in yang tinggal di Madinah. Ia mengatakan ahwa Madinah adalah rumah Nabi setelah beliau hijrah dan tempat tinggal Shahabat yang para penduduknya lebih terpelajar daripada yang lain dan ijma’ mereka akan diikuti, dengan mengesampingkan yang lain. Berlawanan dengan penbdapat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang ahli al-Qur’an hadits dan hukum, menyebar kesegala penjuru Arab, yan gsebagian saat Nabi masih hidup dan yang lain setelah beliau wafat. Karena itu tidak benar untuk mengatakan bahwa ijma’ madinah merupakan satu-satunya ikma’ yang diakui. Pendapat Imam Malik tidak diterima.

Ijma’ menurut Zumhur ‘Ulama ialah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum Syara’ yang bersifat praktis (‘amali). Para ‘ulama telah bersepakat, bahwa ijma’ dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum Syara’, tetapi mereka berbeda pendapat tentang menentukan siapakah ‘ulama yang berhak menentukan mujtahidin yangberhak menetapkan ijma’.

Sejak priode shahabat hingga maasa Imam-iamam mujtahid, pemikiran ijma’ telah berkembang melalui tiga priode sebagai berikut :

  1. setelah Rasulullah wafat, para shahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Khalifah ‘Umar ibnu Khattab RA, misalnya selalu mengumpulkan para shahabat untuk berdiskusi dan betukar fikiran dalam menetapkan hukumnya beberapa masalah yang meraka hadapi. Jika mereka telah bersepakat pada suatu hukum, maka dia menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah disepakati tersebut. Tapi bila mereka belum menemukan titik temu (kosensus), maka mereka mengkaji kembali, hingga mencapai pada hukum yang diputuskan oleh kalangan Fuqaha di antara shahabat itu. Dengan demikian, hukum tersebut telah disepakati para mujtahid yang tentunya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pendapat pribadi. Tapi pada umumnya, hukum-hukum yang disepakati adalah hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh nash al-Qur’an dan hadits.
  2. Pada masa ijtihad, para Imam mujtahid berusaha agar pendapatnyatidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh para Fuqaha di negerinya, sehingga Imam mujtahid tersebut tidak dianggap menyimpang pola berfikirnya. Imam Abu Hanifah misalnya, berusaha keras untuk mengikuti hukum yang telah disepakati oleh ‘Ulama Kuffah yang hidup sebelumnya. Sedang Imam Malik menganggap bahwa ijma’ Ahli Madinah dapat dijadikan argumentasi (hujjah).
  3. Para Fuqaha berusaha untuk keras untuk mengetahui ijma’ dari shahabat untuk diikuti, agar mereka tidak menyimpang dari hukum-hukum yang telah disepakati oleh para shahabat. Bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, mereka berusaha agar pendapatnya tidak menyimpag dari pendapat-pendapat para shahabat.

  1. Kemungkinan Terjadinya Ijma’

Para ‘Ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan terjadinya ijma’ dan nilai argumentasinya ijma’ di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa : jika yang dimaksud ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid dalam setiap masa terhadap hukum-hukum syara’ maka ijma’ tersebut tidak mungkin terjadi. Karena para mujtahid berdomosili diberbagai negara dan kota yang tidak mungkin kesemua dipertemukan dalam suatu tempat. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka, lantaran kota dan negara mereka berjahuan, akan tetapai jika yang dimaksud ijma’ di sini adalah kesepakatan para mujtahid terhadap hukum syara’ yang telah ditetapkan berdasarkan dalil nash yang qath’i.

Kemudian, sipakah orang-orang yang dapat diterima ijma’nya? Apakah mereka itu, orang-orang yang hidup dalam satu masa? Atau mereka itu para mujtahid dan bagaimana kriteria mujtahid yang ijma’nya dapat diterima? Pertanyaan di atas disangkal oleh Imam Syafi’i, karena tidak ada satupun ulama’ yang hidup dalam satu negara. Barangkali ada seorang dianggap sebagai Ahli Fiqh oleh sebagian penduduk, akan tetapi penduduk yang lain menganggapnya sebagai orang yang bodoh yang tidak berhak memberikan fatwa, sehingga fatwa-fatwanya tidak dapat diterima. Dari sini dapat diketahui, bahwa jika dalam satu negara saja tidak ada seorang ‘ulama yang fatwanya dapat diterima secara bulat oleh seluruh penduduknya apalagi ‘ulama yang fatwanya dapat diterima oleh seluruh penduduk antar negara (dunia).

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa Imam Syafi’i menolak kemungkinan terjadinya ijma’ dengan alasan-alasan sebagai berikut :

  1. Para Fuqaha berdomisili diberbagai tempat yang saling berjahuan sehingga mereka tidak mungkin dapat bertemu.
  2. Terjadinya perbedaan pendapat di antara para Fuqaha yang tersebar diberbagai daerah diseluruh negara-negara Islam.
  3. Tidak adanya kesepakatan para ‘ulama tentang orang-orang yang diterima ijma’nya.
  4. Tidak adanya kesepakatan para ‘ulama tentang kriteria ‘ulama yang berhak berpendapat dalam masalah-masalah fiqh.

Dengan demikian, Imam Syafi’i menetapkan adanya ijma’ dalam dasar-dasar hukum fardlu (Ushulul Faroid) meskipun menurut pendapat kami (Prof. Muhamad Abu Zahrah) bahwa argumentasi (hujjah) dalam menetapkan ushulul faroid bukanlah ijma’ itu sendiri, melainkan dalil-dalil qath’i melainkan yang terdiri dari nash-nash al-Qur’an yang bersifat qath’i sanad dan dilalahnya.

  1. Tingkatan Ijma’

Ijma mempunyai beberapa tingkatan sebagai berikut :

  1. Ijma’ Sharih, di mana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati tersebut. Ijma’ Sharih inilah yang disepakati oleh zumhurul ‘ulama sebagai hujjah. Imam Syafi’i memberikan interfretasi terhadap Ijma’ Sharih ini sebagai berikut : “Ijma’ Sharih ialah jika engkau atau slah seorang ‘ulama mengatakan” hukum ini telah disepakati”. Maka niscaya ulama yang engkau temui juga mengatakan apa yang engkau katakan juga.
  2. Ijma’ Sukuti, mengenai Ijma’ Sukuti ini para ‘ulama terbagi dalam tiga pendapat :
    1. Tidak memasukkan Ijma’ Sukuti ini dalam kategori ijma’, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan matoritas Fuqaha.
    2. Memasukkan Ijma’ Sukuti  dalam kategori ijma’. hanya saja tingkat kekuatannya di bawah  Ijma’ Sharih. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian fuqaha yang lain.
    3. Ijma’ Sukuti  dapat dijadikan argumentasi atau hujjah akan tetapi tidak termsuk dalam katergori ijma’.

Adapun argumentasi ‘ulama yang berpendapat bahwa ijma sukuti dapat dijadikan hujjah, tapi tidak termasuk dalam kategori ijma’ ialah : meskipun ijma’ suskuti tidak memenuhi kriteria ijma’ lantaran tidak setiap orang ‘Alim mengemukakan pendapatnya, akan tetapi dapat dijadikan hujjah, karena diamnya seorang ulama lebih kuat menunjukan arti setuju, dibanding sikap menentang

  1. ‘Ijma pada masalah yang pokok, jika para fuqaha yang hidup dalam satu masa (generasi) berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak boleh mengemukakan pendap yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka. Misalnya, para fuqaha generasi shahabat berbeda pendapat tentng pembagian harta pusaka, seorang kakek yang masih hidup bersama-sama saudara simayit, maka saudara mayit tersebut memperoleh harta pusaka dengan syarat kakek memperoleh harta pusaka tidak kurang dari 1/3, sedang shahabat lain berpendapat saudara simayit memperoleh harta waris dengan syarat kakek tidak kurang mendapatkan 1/6 dari harta pusaka.

Sebagian ‘ulama memasukkan ijma’ sukuti dalam kategori ijma’ yang tidak boleh ditentang oleh pendapat seseorang. Di antara ulama yang berpendapat demikian ialah sebagian ‘ulama yang mengikuti Madzhab Hanafi.

  Read the rest of this entry